Kedudukan wali nikah bagi janda persfektif kantor urusan agama (Studi Analisis Maslahah terhadap kedudukan wali nikah bagi janda menurut kantor urusan agama GAMPENGREJO KABUPATEN LEDIRI )

Lidya Safitri, Windy Risna (2026) Kedudukan wali nikah bagi janda persfektif kantor urusan agama (Studi Analisis Maslahah terhadap kedudukan wali nikah bagi janda menurut kantor urusan agama GAMPENGREJO KABUPATEN LEDIRI ). Masters (S2) thesis, UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 933504118_prabab (1).pdf Download (626kB)
	Text 23507018_bab1.pdf Download (237kB)
	Text 23507018_bab2.pdf Download (528kB)
	Text 23507018_bab3.pdf Download (139kB)
	Text 23507018_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text 23507018_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text 23507018_daftar_pustaka.pdf Download (144kB)
	Text Pernyataan_Upload (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)

Abstract

Windi Risna Lidya Safitri. 2025. KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI JANDA PERSFEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Analisis Maslahah Terhadap Kedudukan Wali Nikah bagi Janda Menurut Kantor Urusaan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). Tesis, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI. Dr. H. Ilham Tohari, MHi dan Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum. Kata Kunci : Kantor Urusan Agama, Maslahah, Wali nikah Janda. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud hukum-hukum-Nya tersebut yang salah satunya mengenai ketentuan Allah tentang izin wali dalam pernikahan seorang janda.Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang janda dibedakan dengan gadis dalam hal izin wali dalam pernikahan. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Peneliti membuat 3 rumusan masalah yaitu Bagaimana kedudukan wali nikah bagi janda menurut Hukum Islam dan Undang-Undang?,Bagaimana kedudukan wali nikah bagi janda perspektif KUA Gampengrejo Kabupaten Kediri., Bagaimana Kedudukan wali nikah janda persfektif maslahah?. Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang berarti data yang dikumpulkannya berupa kata-kata tertulis, argumen, dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang di gunakan yakni primer yang berasal dari KUA kecamatan Gampengrejo berupa hasil wawancara dari kepala dan penghulu KUA Gampengrejo, sumber data sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, tesis, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang di ambil oleh penulis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian hukum empiris yakni dengan membuat gambaran sistematis dan sesuai dengan data-data yang di peroleh di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan Kedudukan wali menurut Madzhab Hanafi tidak menjadi rukun, tetapi syarat sah untuk gadis, dan tidak ada kewajiban untuk janda. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik terkait kedudukan wali bagi janda dalam pernikahannya, karena memang sama-sama dihukumi sebagai rukun sahnya nikah. Kantor Urusan Agama Gampengrejo dalam penerapannya menggunakan rujukan ke peraturan yang berlaku, yakni Kompilasi Hukum Islam dan PMA No.30 tahun 2024. Kehadiran wali, bahkan untuk janda, mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath). Penyamaan kedudukan wali bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum, menjaga ketertiban sosial, serta menghindari potensi penyalahgunaan dalam institusi pernikahan, sehingga mencerminkan mashlahah yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Actions (login required)

View Item