PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Mahmudah, Alvin Amining Nur (2026) PERLINDUNGAN KONSUMEN SKINCARE PRODUKSI PERUSAHAAN JASA MAKLON PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM. Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22302018_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22302018_bab1.pdf Download (445kB)
	Text 22302018_bab2.pdf Download (379kB)
	Text 22302018_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text 22302018_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text 22302018_bab5.pdf Download (325kB)
	Text 22302018_daftarpustaka.pdf Download (296kB)
	Text 22302018_lampiran.pdf Download (541kB)
	Text 22302018_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)

Abstract

AlvinAmining Nur Mahmudah. Dosen pembimbing Faridatul Fitriyah,M.Sy dan Muhammad Habib Adi Putra,M.H, Perlindungan Konsumen Skincare Produksi Perusahaan Jasa Maklon Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: skincare, perlindungan konsumen, distributor, produsen, Hukum Islam. Terdapat beberapa kasus yang merugikan konsumen, seperti produk mengandung bahan berbahaya, bahkan produk yang sudah dinyatakan aman ternyata masih mengandung bahan berbahaya, overclaim dan lain sebagainya. Dalam hal ini produsen hanya menjalankan pesanan dari pemilik merek, namun sebagai produsen juga dapat tidak bertanggung jawab dalam kegiatannya, seperti menggunakan bahan yang berbahaya yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena, sampai saat ini jika ada kasus skincare yang berbahaya hanya pemilik merek saja yang dikenai hukuman. Maka, dengan adanya permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, apakah produsen atau pemilik merek. Permasalahan ini diteliti menggunakan dua perspektif, yaitu perspektif Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan juga Hukum Islam. Penelitian ini termasuk sebagi penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah ini, sumber bahan hukum yang digunakan ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan hukum. Selanjutnya, untuk teknik analisis bahan hukum, menggunakan teknik interpretasi dan teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini, perlindungan konsumen perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terbagi kepada empat pihak. Dengan demikian pihak hak yang bertanggung jawab kepada konsumen terbagi menjadi empat sesuai dengan kondisi yang berbeda. Pertama, produsen yang bertanggung jawab atas proses produksi dan harus menaati pedoman CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik). Kedua, pemilik merek bertanggung jawab atas komposisi dan juga izin edar. Ketiga, pengiklan bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada konsumen. Keempat yaitu reseller, bertanggung jawab atas deskripsi produk yang diposting pada marketplace. Selanjutnya, perlindungan konsumen perspektif Hukum Islam, terbagi kedalam dua akad yaitu akad ijarah istishna’ maushufah fi al-dzimmah dan ishtishna’. Dalam hal ini, apabila produsen sudah menjalankan proses produksi sesuai ketentuan, maka pihak yang harus bertanggung jawab kepada konsumen adalah pemilik merek.

Actions (login required)

View Item