PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA/Kdr)

Salsabilla, Habibah (2026) PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA/Kdr). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22301049_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22301049_bab1.pdf Download (992kB)
	Text 22301049_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text 22301049_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text 22301049_bab4.pdf Download (262kB)
	Text 22301049_daftarpustaka.pdf Download (1MB)
	Text 22301049_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)

Abstract

HABIBAH SALSABILLA, Dosen Pembimbing Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H. dan Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H. Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Atas Putusan Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr). Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak perempuan, fiqh munakahat, putusan pengadilan agama. Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr karena masih ditemukannya persoalan dalam pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian, khususnya hak nafkah iddah dan mut’ah yang secara hukum merupakan akibat dari putusnya perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan implementasinya dalam putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian serta tinjauan fikih munakahat terhadap hak – hak perempuan pasca perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr yang dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqh munakahat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptifanalitis untuk menilai pertimbangan hukum hakim dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Kdr belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat. Perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah dan mut’ah, belum terpenuhi secara optimal sebagai wujud keadilan dan kemaslahatan. Ditinjau dari perspektif fiqh munakahat, putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan sebagai pihak yang rentan belum terimplementasi secara maksimal dalam pertimbangan hakim, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi pasca perceraian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan kewenangan ex officio hakim belum dilaksanakan secara optimal, padahal kewenangan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan secara adil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan substantif dalam praktik peradilan agama agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan dalam fiqh munakahat secara proporsional.

Actions (login required)

View Item