IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN(Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)

Della, Zinkie Erva (2026) IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN(Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr). Undergraduate (S1) thesis, UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22301085_prabab.pdf Download (778kB)
	Text 22301085_bab1.pdf Download (286kB)
	Text 22301085_bab2.pdf Download (289kB)
	Text 22301085_bab3.pdf Download (249kB)
	Text 22301085_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text 22301085_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text 22301085_bab6.pdf Download (180kB)
	Text 22301085_daftar_pustaka.pdf Download (204kB)
	Text 22301085_Pernyataan_Upload.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)

Abstract

ZINKIE ERVA DELLA, Dosen Pembimbing, Moh. Nafik, M.HI dan Sidanatul Janah, S.HI., MH., IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN (STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR PERKARA 106/Pdt.P/2025/PA.Mr) Kata Kunci : Implikasi Hukum, Dispensasi Nikah, Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan Penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr., meskipun berdasarkan duduk perkara, diketahui bahwa calon pengantin perempuan telah hamil selama dua bulan karena hubungannya dengan calon suaminya. Kondisi tersebut menimbulkan masalah akademik mengenai batasan frasa "alasan sangat mendesak" untuk pemberian dispensasi nikah, karena kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mendapatkan dispensasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mereka menolak permohonan dispensasi nikah untuk melihat bagaimana hakim memahami frasa "alasan sangat mendesak"; dan bagaimana penolakan tersebut berdampak hukum pada calon pengantin perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memutus perkara Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr serta data sekunder yang diperoleh dari salinan penetapan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan dua bulan yang dialami calon pengantin perempuan tidak serta-merta dipandang sebagai alasan sangat mendesak untuk mengabulkan dispensasi nikah. Berdasarkan analisis terhadap penetapan dan hasil wawancara dengan hakim, penolakan dilakukan karena calon mempelai dinilai belum memenuhi aspek kesiapan fisik, psikis, emosional, sosial, dan ekonomi sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas. Analisis data juga menunjukkan bahwa hakim mengutamakan perlindungan terhadap calon pengantin perempuan dan anak yang akan dilahirkan dibandingkan penyelesaian kehamilan melalui percepatan perkawinan. Putusan tersebut menegaskan bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila seluruh persyaratan hukum dan indikator kesiapan telah terpenuhi, sehingga kehamilan di luar nikah tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memperoleh dispensasi. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran orientasi peradilan agama dari pendekatan yang berfokus pada legalisasi perkawinan menuju pendekatan perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan usia dini, serta memberikan implikasi bahwa orang tua masih dapat menempuh mekanisme hukum lain untuk menjamin hak keperdataan anak yang akan lahir apabila diperlukan.

Actions (login required)

View Item