Analisis peraturan pendirian tempat ibadah bagi non-muslim berdasarkan Qanun Aceh perspektif fikih siyasah dusturiyah

Munir, Mohammad Sirojul (2026) Analisis peraturan pendirian tempat ibadah bagi non-muslim berdasarkan Qanun Aceh perspektif fikih siyasah dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303012_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303012_bab1.pdf Download (504kB)
	Text 22303012_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text 22303012_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text 22303012_bab4.pdf Download (218kB)
	Text 22303012_daftarpustaka.pdf Download (266kB)

Abstract

Pengaturan mengenai pendirian tempat ibadah di Aceh secara khusus dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Qanun) sebagai konsekuensi dari kewenangan khusus Daerah Istimewa Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Meskipun demikian, ketentuan persyaratan yang diatur dalam Qanun tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional maupun dengan nilai-nilai fikih siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian antara ketentuan persyaratan pendirian tempat ibadah dalam Qanun dengan prinsip pembatasan HAM yang sah serta sejalan dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup Qanun yang berkaitan, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pendirian rumah ibadah, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang meliputi literatur HAM danfikih siyasah, jurnal hukum Islam, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menelaah kesesuaian norma-norma dalam Qanun Aceh terhadap prinsip-prinsip HAM fikih siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan persyaratan pendirian tempat ibadah menurut Qanun tidak sesuai dengan syarat pembatasan yang sah terhadap HAM, karena tidak diatur dalam hukum yang berlaku secara nasional. Kedua, pengaturan dalam Qanun terkait pendirian rumah ibadah bagi non-Muslim pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip fikih siyasah dusturiyah, khususnya dalam hal pengakuan eksistensi non-muslim sebagai bagian dari warga negara yang memperoleh perlindungan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang cenderung bersifat membatasi, seperti persyaratan administratif yang relatif ketat serta adanya ketergantungan pada persetujuan masyarakat setempat, yang dalam praktiknya dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak beribadah bagi kelompok non-muslim. Dari perspektif fikih siyasah dusturiyah, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip keadilan (al-‘adalah) serta menjamin perlindungan hak-hak dasar seluruh warga tanpa diskriminasi.

Actions (login required)

View Item