Kekuatan hukum rekomendasi ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik yang bersih perspektif asas umum pemerintah baik dan siyasah idariyah

Latifa, Zulfa Niamul (2026) Kekuatan hukum rekomendasi ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik yang bersih perspektif asas umum pemerintah baik dan siyasah idariyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303028_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303028_bab1.pdf Download (383kB)
	Text 22303028_bab2.pdf Download (272kB)
	Text 22303028_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text 22303028_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text 22303028_bab5.pdf Download (14kB)
	Text 22303028_daftarpustaka.pdf Download (263kB)
	Text 22303028_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)

Abstract

Rekomendasi Ombudsman diberikan sebagai bentuk tindak pengawasan atas terjadinya maladministrasi pelayanan publik. perbedaan dasar hukum pelaksanaan rekomendasi sebagai perbaikan yang wajib dilaksanakan tidak sejalan dengan adanya pengabaian terlapor terhadap rekomendasi tersebut, yang dalam tahun yang lalu rekomendasi mengalami kenaikan laporan aduan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum atas apa yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan adanya terlapor yang masih mengabaikan. Oleh karena itu penelitian ini fokus kepada: (1)Bagaimana peran rekomendasi untuk menindak maladministrasi pelayanan publik? (2)Strategi apa yang diperlukan untuk penguatan rekomendasi agar tidak mudah diabaikan? (3) Bagaimana rekomendasi Ombudsman mencerminkan AUPB dan Siyasah Idariyah?. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Bahan tersebut dikumpulkan menggunakan teknik kepustakaan dengan memilah sumber-sumber dari buku, jurnal dan informasi media massa. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum tersebut bersifat preskriptif yaitu mengungkapkan apa yang seharusnya.Hasil dari penelitian ini adalah pertama, peran rekomendasi Ombudsman terhadap pengawas maladministrasi kerap kali tidak tercapai secara optimal karena adanya pengabaian oleh terlapor yang disebabkan adanya celah penafsiran terkait kewajiban pelaksanaan rekomendasi dari dasar hukum peraturan perundang-undangan, dan tidak ada transparansi penjatuhan sanksi akibat pengabaian tersebut untuk memberikan efek jera. Kedua, strategi yang diperlukan untuk penguatan rekomendasi adalah memperkuat dasar hukum pemberian rekomendasi menjadi lebih jelas, transparansi, monitoring dan publikasi yang teratur untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, kerjasama dengan lembaga pemberi sanksi monitoring pemberian sanksi, serta mencantumkan asas dan sanksi yang dilanggar agar tidak ada pengabaian berulang dalam isi rekomendasi. Ketiga rekomendasi Ombudsman adalah bentuk dari perwujudan nilai-nilai dari asas AUPB dan juga Prinsip Siyasah Idariyah untuk mencapai kesejahteraan (kemaslahatan umat) dan sebagai cerminan wilayah Al Mazalim dalam menindak ketidakadilan penyelenggaraan negara.

Actions (login required)

View Item