URGENSI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi di Kementerian Agama Kota Batu)

Nasikhudin, Rif'an (2026) URGENSI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi di Kementerian Agama Kota Batu). Masters (S2) thesis, IAIN Kediri.

	Text 23507029_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 23507029_bab1.pdf Download (324kB)
	Text 23507029_bab2.pdf Download (450kB)
	Text 23507029_bab3.pdf Download (127kB)
	Text 23507029_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text 23507029_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text 23507029_bab6.pdf Download (89kB)
	Text 23507029_daftarpustaka.pdf Download (93kB)

Abstract

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kota Batu, dengan latar belakang sosial yang beragam. Pada masyarakat religius dan lingkungan pesantren, perkawinan anak kerap dilandasi pertimbangan keagamaan, sedangkan pada remaja usia sekolah umum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta lemahnya kontrol sosial. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, serta kerentanan sosial dan ekonomi anak, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya perlindungan hukum preventif berbasis edukasi keagamaan dan pembinaan moral bagi remaja sebelum memasuki usia perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program BRUS di Kementerian Agama Kota Batu serta menilai urgensinya dalam perspektif teori perlindungan hukum preventif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Batu, fasilitator BRUS, kepala sekolah mitra, serta peserta didik. Analisis dilakukan dengan menilai peran BRUS sebagai instrumen pencegahan dini terhadap praktik perkawinan anak berdasarkan konsep perlindungan hukum preventif non-represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual Program BRUS memiliki urgensi tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena bekerja pada fase pra-risiko melalui pembinaan kesadaran hukum, moral, dan sosial remaja. Namun, secara faktual pelaksanaannya di Kota Batu belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaksanaan yang masih temporer dan belum berkelanjutan, keterbatasan fasilitator, minimnya monitoring dan evaluasi, serta jangkauan program yang belum merata di seluruh satuan pendidikan. Dengan demikian, urgensi Program BRUS tidak hanya terletak pada keberadaannya sebagai kebijakan, tetapi juga pada kebutuhan untuk penguatan implementasi agar tujuan perlindungan hukum preventif dalam pencegahan perkawinan anak dapat tercapai secara efektif.

Actions (login required)

View Item