Instruksi Ketua Umum Partai Terkait Retret Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah

M.Ijaz Alfan M, ijaz (2025) Instruksi Ketua Umum Partai Terkait Retret Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah Dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN KEDIRI.

	Text 22303050_ prabab.pdf Download (509kB)
	Text 22303050_bab1.pdf Download (366kB)
	Text 22303050_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text 22303050_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text 22303050_bab 4.pdf Download (87kB)
	Text daftar pustaka .pdf Download (752kB)
	Text surat aplut.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Ketua Umum partai politik dalam memberikan instruksi kepada kepala daerah terkait keikutsertaan dalam kegiatan retret. Permasalahan muncul ketika instruksi partai berpotensi bertentangan dengan kewajiban kepala daerah sebagai pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai bersifat internal dan tidak dapat mengintervensi kewajiban publik kepala daerah. Dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah, instruksi partai sah selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum. Jika instruksi menghambat kepentingan publik, maka tidak memiliki legitimasi baik secara hukum positif maupun hukum IslamKata Kunci: Partai politik, kepala daerah, retret, hukum positif, fikih siyasah dusturiy.

Actions (login required)

View Item