Diskrepansi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara

DWI, MARLINA (2025) Diskrepansi Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Aparatur Sipil Negara. Doctoral (S3) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22531008_PRA BAB.pdf Download (561kB)
	Text 22531008_BAB I.pdf Download (659kB)
	Text 22531008_BAB II.pdf Download (925kB)
	Text 22531008_BAB III.pdf Download (376kB)
	Text 22531008_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text 22531008_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy
	Text 22531008_BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text 22531008_BAB VII.pdf Download (519kB)
	Text 22531008_BAB VIII.pdf Download (891kB)
	Text 22531008_Pernyataan_Upload.pdf Download (222kB)

Abstract

Penelitian ini membahas diskrepansi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN). Fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya berdampak pada ikatan keluarga yang terputus, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pelaksanaan pembagian gaji ASN pasca perceraian sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Secara normatif, peraturan ini mewajibkan ASN untuk tetap memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut sering kali tidak terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidaktegasan norma, tidak adanya penegakan sanksi yang konsisten, serta keterbatasan instrumen hukum acara di pengadilan agama yang kurang akomodatif terhadap konteks perceraian ASN. Permasalahan utama yang diangkat dalam disertasi ini adalah bagaimana pembagian gaji ASN pasca perceraian di implementasi dalam pertimbangan hukum majelis hakim, faktor-faktor penyebab inkonsistensi serta Upaya penemuan hukum untuk mengisi ketimpangan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian ASN. Penelitian ini juga menyoroti keberadaan keadilan yang bersifat pseudo-netral, yakni norma hukum yang tampak adil secara tekstual namun dalam penerapannya justru melanggengkan ketimpangan bagi pihak yang rentan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, serta dianalisis melalui studi kasus putusan peradilan dan wawancara terhadap para pihak terkait, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pembagian gaji ASN belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Terdapat dualisme sistem hukum antara regulasi kepegawaian dan hukum keluarga, kekosongan norma pelaksana yang memperlemah daya laku aturan, serta sanksi administratif yang tidak dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, perlindungan terhadap perempuan dan anak cenderung bersifat simbolik karena bergantung pada putusan majelis hakim yang terkungkung oleh “ultra petita” sehingga membentuk amar putusan yang tidak responsif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi regulasi yang lebih operasional dan berpihak pada keadilan substantif, serta penggunaan pendekatan rechtvinding (penemuan hukum) oleh hakim sebagai jalan untuk menjembatani kekosongan norma. Disertasi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip tanggung jawab moral ASN terhadap bekas istri dan anak tidak sekadar berhenti pada norma tertulis, tetapi dapat dijalankan secara nyata dalam praktik peradilan dan tata kelola kepegawaian.

Actions (login required)

View Item