Kedudukan Akta Pengikatan Wakaf Notaris dalam prosedur perwakafan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah 3 Desa Bence Kelurahan Pakunden Kota Kediri)

Rusdiani, Desita (2022) Kedudukan Akta Pengikatan Wakaf Notaris dalam prosedur perwakafan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah 3 Desa Bence Kelurahan Pakunden Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 22301017_prabab.pdf Download (746kB)
	Text 22301017_bab1.pdf Download (300kB)
	Text 22301017_bab2.pdf Download (492kB)
	Text 22301017_bab3.pdf Download (206kB)
	Text 22301017_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB) | Request a copy
	Text 22301017_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text 22301017_bab6.pdf Download (144kB)
	Text 22301017_daftar_pusataka.pdf Download (791kB)
	Text 22301017_lembar_pernyataan_upload_desita.pdf Download (997kB)

Abstract

Desita Rusdiani, Dosen Pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H, dan Rizki Dermawan, M. H, Kedudukan Akta Pengikatan Wakaf Notaris dalam prosedur perwakafan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Studi Kasus Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah 3 Desa Bence Kelurahan Pakunden Kota Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: Kedudukan, Akta Pengikat Wakaf, Prosedur Wakaf, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan notaris, bukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut didasarkan pada pemahaman para pihak yang terlibat dalam kegiatan wakaf di lingkungan yayasan Sharif Hidayatullah Ma’had 3 terhadap Peraturan Perundang-Undangan perwakafan. Dengan ini tujuan penelitian ini Untuk menganalisis kedudukan Akta Pengikatan Wakaf yang dibuat notaris dalam prosdur perwakafan di Yayasan sharif Hidayatullah ma’had 3 prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Untuk mengetahui prosedur pengesahan tanah wakaf di Yayasan Sharif Hidayatullah ma’had 3 dengan menggunakan akta pengikat wakaf prespektif hukum islam pendapat Asy-Syarbini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada Nadzir dan pihak KUA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta metode dokumentasi yang melibatkan pengelola wakaf dan praktisi hukum sebagai narasumber utama. Hasil penelitian ialah Akta Pengikatan Wakaf yang dibuat oleh notaris dalam praktik perwakafan tanah di Yayasan Sharif Hidayatullah 3 hanya memiliki kedudukan sebagai alat administratif dan pengikat awal dan tidak berfungsi sebagai akta yang menetapkan sahnya wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akta pengikat wakaf tidak dapat menggantikan AIW dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pendaftaran tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan perspektif hukum Islam menurut pendapat Asy-Syarbini, sahnya wakaf ditentukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, termasuk sighat wakaf yang jelas, keinginan wakif yang tulus, dan penggunaan harta wakaf untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini, meskipun ikrar wakaf yang dilakukan di hadapan notaris dapat dipandang sah secara syar'i jika memenuhi syarat wakaf, prosedur wakaf juga harus disesuaikan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku untuk menjaga kemaslahatan (maslahah) dan menghindari bahaya (mafsadah).

Actions (login required)

View Item