Efektivitas Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Isbat Nikah di Kota Kediri Dalam Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak

HARDININGRUM, RITA AYU TRI (2026) Efektivitas Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Isbat Nikah di Kota Kediri Dalam Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21301032_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21301032_bab1.pdf Download (539kB)
	Text 21301032_bab2.pdf Download (777kB)
	Text 21301032_bab3.pdf Download (501kB)
	Text 21301032_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB)
	Text 21301032_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB)
	Text 21301032_bab6.pdf Download (433kB)
	Text 21301032_daftarpustaka.pdf Download (571kB)
	Text 21301032_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 21301032_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (185kB)

Abstract

RITA AYU TRI HARDININGRUM. Dosen Pembimbing MOH. NAFIK, M.HI. dan MUTHI’AH HIJRIYATI, M.Th.I., M.S.I. Efektivitas Pelaksanaan Layanan Terpadu Sidang Isbat Nikah di Kota Kediri Dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. 2026. Kata Kunci: Layanan Terpadu, Isbat Nikah, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak Perkawinan tidak tercatat masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Data Dispendukcapil Kota Kediri tahun 2025 menunjukkan 8.418 kepala keluarga belum mencatatkan perkawinannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Sebagai solusi, pemerintah menyelenggarakan layanan terpadu sidang isbat nikah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang melibatkan Pengadilan Agama, Dispendukcapil, dan KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri dan menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum empiris (sociolegal research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Kediri, Sekretaris Dispendukcapil Kota Kediri, serta kepala dan staf KUA Kecamatan Kediri Kota. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri melibatkan koordinasi tiga institusi melalui MoU dengan pembagian tugas yang jelas. Dispendukcapil berperan dalam pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan, KUA dalam verifikasi dan pencatatan nikah, serta Pengadilan Agama dalam pemeriksaan dan penetapan isbat nikah. (2) Upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi permasalahan perkawinan tidak tercatat negara melalui PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam rangka penerbitan akta perkawinann, buku nikah dan akta kelahiran. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan program tersebut tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ketidak efektifan pelayanan terpadu sidang isbat nikah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah, rendahnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat, kompleksitas persyaratan substantif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya fungsi layanan dalam mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat. Akibatnya, layanan ini tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan dan anak belum terwujud secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item