TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TANAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)

Fazri, Muhammad Safar (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TANAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi Kasus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22302066_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22302066_bab1.pdf Download (403kB)
	Text 22302066_bab2.pdf Download (470kB)
	Text 22302066_bab3.pdf Download (384kB)
	Text 22302066_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text 22302066_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text 22302066_bab6.pdf Download (368kB)
	Text 22302066_daftarpustaka.pdf Download (335kB)
	Text 22302066_lampiran.pdf Download (1MB)
	Text 22302066_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)

Abstract

Muhammad Safar Fazri. Dosen Pembimbing: Sheila Fakhria, M.H, dan Muhammad Habib Adi Firman, M.H., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Tanah Untuk Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Kediri (UIN) Syekhwasil Kediri. 2025. Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari’ah, Akad Jual Beli, Pembatalan, Tanah, Lembaga Pendidikan, Urf. Studi ini menyelidiki masalah hukum yang berkaitan dengan pembatalan kontrak jual beli tanah untuk institusi pendidikan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Khususnya, penelitian ini berfokus pada status uang muka (urbun atau DP) yang tidak dikembalikan penjual setelah kontrak batal karena kebijakan pemerintah yang membatalkan pencairan anggaran. Isu hukum muncul karena ketidaksesuaian antara praktik masyarakat, hukum positif, dan prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini terutama berkaitan dengan keabsahan perjanjian tidak tertulis, elemen kerelaan, larangan mengambil harta tanpa hak, dan posisi urf adat Dayak tentang panjar, uang malu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi terkait transaksi jual beli tanah, serta wawancara mendalam dengan pihak sekolah sebagai pembeli dan pihak penjual tanah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pembatalan akad jual beli tanah dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks lembaga pendidikan di Kabupaten Malinau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan akad jual beli tanah untuk lembaga pendidikan di Kabupaten Malinau dilakukan melalui akad lisan tanpa perjanjian tertulis yang secara tegas mengatur akibat hukum pembatalan, termasuk status uang muka (urbun), dan pembatalan tersebut terjadi karena faktor eksternal berupa perubahan kebijakan anggaran pemerintah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pembatalan akad dalam kondisi demikian dibenarkan karena termasuk ‘udzur syar‘i yang berada di luar kemampuan pembeli, sehingga akad dapat difasakh tanpa menimbulkan pelanggaran syariah. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah mewajibkan pengembalian uang muka kepada pembeli karena pembatalan tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak pembeli. Namun demikian, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah juga menghendaki agar usaha dan biaya riil yang telah dikeluarkan penjual dalam rangka pelaksanaan akad dapat diperhitungkan secara proporsional sepanjang dapat dibuktikan secara nyata. Adapun mekanisme musyawarah dalam hukum adat Dayak Malinau dipandang sejalan dengan nilai syariah dan dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan utama hukum ekonomi syariah sebagai dasar penentuan akibat hukum pembatalan akad.

Actions (login required)

View Item