PENJATUHAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA YANG MENYAMPAIKAN KRITIK BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH SYAR’IYAH

SALSABILA, LIA (2026) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA YANG MENYAMPAIKAN KRITIK BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, HAK ASASI MANUSIA DAN FIQH SIYASAH SYAR’IYAH. Undergraduate (S1) thesis, IAIN KEDIRI.

	Text 22303038_prabab.pdf Download (823kB)
	Text 22303038_bab1.pdf Download (946kB)
	Text 22303038_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)
	Text 22303038_bab3.pdf Download (467kB)
	Text 22303038_bab4.pdf Download (763kB)
	Text 22303038_bab5.pdf Download (351kB)
	Text 22303038_daftarpustaka.pdf Download (264kB)
	Text Persetujuan upload.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)

Abstract

Salsabila, Lia, 2025. Dosen Pembimbing Dr. Abdur Rouf Hasbullah, M.Pd.I. dan Al Mas’udah, S.H.I.,M.H. Penjatuhan Sanksi Terhadap Mahasiswa yang Menyampaikan Kritik Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah Syar’iyah. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci : Kemerdekaan Berpendapat, Peraturan Perundang-undangan, HAM, Fiqh Siyasah Syar’iyah Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dikaitkan dengan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggung jawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat. Namun perlu diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur pada peraturan Perundang-undangan, termasuk juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dari banyaknya data pemberitaan mengenai penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa penelitian ini merujuk pada satu kasus yaitu dari mahasiswa Universitas Putera Batam yang dijatuhi sanksi drop out atas tuduhan sebagai bagian dari provokator dengan dalih mengadu domba antar mahasiswa, menghina kampus dan dosen, sehingga dia dirugikan atas tindakan penjatuhan sanksi oleh pihak kampus dengan tidak berlandaskan sesuai peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan non hokum melalui teknik dokumentasi. Analisis dalam penelitian hukum ini bersifat preskriptif untuk mencari kebenaran koherensi. Hasil penelitian hukum ini. Pertama, Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam tidak sesuai prosedur yang ditetapkan mengenai sanksi yang boleh di tetapkan seperti Drop Out dimana seharusnya pemberian sanksi sesuai peraturan yang ada dimulai dari sanksi teguran lisan maupun tertulis lalu sanksi skors baru yang terakhir sanksi berat berupa Drop Out. Meskipun ada dasar untuk memberikan sanksi namun sanksi yang dijatuhkan untuk mahasiswa Universitas Putera Batam bertentangan dengan Undang-Undang yang ada. Kedua, penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam melanggar konsep Hak Asasi Manusia sebab pemberian sanksi dipandang sebagai perampasan atas hak yang dimiliki oleh seseorang. Kebebasan yang dimaksud merupakan hak setiap orang yang dijamin, dilindungi dan dijunjung tinggi baik dari Undang-Undang nasional maupun internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau biasa disebut ICCPR dimana Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa dimana hak tersebut tidak dapat direnggut oleh siapapun. Ketiga, penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam tidak selaras dengan Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyah yang selain menjamin dan melindungi hak kebebasan seseorang juga terdapat beberapa pandangan ulama mengenai sanksi yang dimaksudkan untuk menerapkan aturan atau norma yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam sudut pandang Fiqh Siyasah Syar’iyah jika sesuatu itu dilakukan demi kemashlahatan bersama dan tidak menimbulkan mudharat atau menyakiti yang lain maka jika hal tersebut di rampas maka sama saja menyalahi aturan yang ada.

Actions (login required)

View Item