Larangan Penjualan Kembali Produk Dari Promo Flash Sale Shopee Perspektif Fikih Muamalah

Azhari, Nanda Ashiva (2025) Larangan Penjualan Kembali Produk Dari Promo Flash Sale Shopee Perspektif Fikih Muamalah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 21302003_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21302003_bab1.pdf Download (317kB)
	Text 21302003_bab2.pdf Download (456kB)
	Text 21302003_bab3.pdf Download (237kB)
	Text 21302003_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy
	Text 21302003_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB) | Request a copy
	Text 21302003_bab6.pdf Download (186kB)
	Text 21302003_daftarpustaka.pdf Download (217kB)
	Text 21302003_lembarpersetujuan.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya perkembangan pengguna media sosial turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor berbasis internet, termasuk perdagangan melalui marketplace. Shopee merupakan salah satu marketplace dengan jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia dan menawarkan berbagai promo, salah satunya flash sale dengan batasan waktu dan jumlah pembelian. Namun, Shopee menetapkan kebijakan larangan penjualan kembali produk flash sale oleh konsumen. Kebijakan ini menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif fikih muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pembelian produk dan larangan penjualan kembali dari promo flash sale Shopee dan bagaimana larangan penjualan kembali produk flash sale Shopee perspektif fikih muamalah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Maka diperoleh hasil bahwa mekanisme pembelian Flash Sale Shopee berjalan sebagaimana ketentuan platform, namun larangan penjualan kembali tidak efektif karena kurangnya pemahaman pengguna, minim sosialisasi, serta tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan nasional sehingga hanya berlaku sebagai kebijakan internal. Kebijakan ini juga berpotensi membatasi hak-hak konsumen. Dari perspektif fikih muamalah, larangan penjualan kembali bertentangan dengan prinsip hak kepemilikan dan kebebasan bertransaksi, karena setelah akad sah, pembeli berhak penuh atas barang termasuk untuk menjual kembali. Larangan tersebut hanya dapat dibenarkan jika disepakati sejak awal akad dan tidak menzalimi hak pembeli.

Actions (login required)

View Item