Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Tanpa Kepemilikan (Studi Kasus Desa Tarik Kecamatan tarik Kabupaten Sidoarjo).

Fathonah, Eka Syayidaty (2025) Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Tanah Tanpa Kepemilikan (Studi Kasus Desa Tarik Kecamatan tarik Kabupaten Sidoarjo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 21302065_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21302065_bab1.pdf Download (293kB)
	Text 21302065_bab2.pdf Download (538kB)
	Text 21302065_bab3.pdf Download (284kB)
	Text 21302065_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text 21302065_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text 21302065_bab6.pdf Download (193kB)
	Text 21302065_daftar_pustaka.pdf Download (238kB)

Abstract

Penyewaan tanah adalah salah satu jenis transaksi yang umum ditemui dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Praktik ini bukanlah hal yang baru, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat di berbagai wilayah. Dalam ajaran Islam, sewa-menyewa tanah dikenal dengan sebutan ijarah, yaitu perjanjian yang mengatur pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa tanah serta warung tanpa kepemilikian di Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari pemilik lahan yang menyewakan tanah serta pihak penyewa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data mencakup tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini, yaitu mekanisme sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yaitu terjadi peristiwa sewa menyewa tanah milik negara yang di atasnya dibangun warung, dalam transaksinya pemilik tidak ada membayar pajak dan retribusi, dalam artian tanah yang ditempati bukan milik orang yang menyewakan akan tetapi bangunanya saja. Menurut Hukum Ekonomi Syariah sewa menyewa tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah (sewa menyewa). Hal ini dikarenakan warung tanah tersebut dibangun diatas tanah yang tidak memiliki kepemilikan sehingga menjadikan kejadian sewa menyewa tidak sah. Uang sewa yang didapatkan tidak dibagikan dengan pemerintah sehingga tidak terjadinya hak milik orang tersebut. Sedangkan kegiatan sewa menyewa warung berdasarkan hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan persyaratan dimana objek warung yang disewakan statusnya jelas milik yang menyewakan dan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan sehingga terjadinya sewa menyewa warung sesuai dengan kesepakatan.

Actions (login required)

View Item