Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)

khoiriyah, Adila lajuba (2025) Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 21302016_prabab.pdf Download (2MB)
	Text 21302016_bab1.pdf Download (455kB)
	Text 21302016_bab2.pdf Download (489kB)
	Text 21302016_bab3.pdf Download (148kB)
	Text 21302016_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text 21302016_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text 21302016_bab6.pdf Download (133kB)
	Text 21302016_daftarpustaka.pdf Download (241kB)
	Text 21302016_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 21302016_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (192kB)

Abstract

ADILA LAJUBA KHOIRIYAH. Dosen pembimbing ACH. KHIARUL WARO WARDANI, MH dan PANDI RAIS, M.Pd. Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Sistem Garansi Jual beli merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan tujuan hidupnya. seperti jual beli produk kripik usus yang terjadi di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Transaksi ini melibatkan antara pelaku usaha produk kripik usus dan konsumen kripik usus. Adapun tujuan dari penelitian ini membahas terkait pelindungan konsumen kripik usus perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga manfaat dari penelitian ini untuk meninjau apakah pelaku usaha sudah menerapkan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada produsen dan konsumen dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan teknis pengumpulan datanya didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teliti, dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi jual beli produk kripik usus, pelaku usaha menolak ketika ada konsumen yang mengembalikan produk kripik usus yang tidak layak makan. Berdasarkan analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan pada Pasal 4 point (a) yang dibuktikan dengan tidak menggunakan bahan kimia. Pelaku usaha juga sudah menerapkan pasal 4 point (b) yaitu membebaskan konsumen untuk memilih produk. Tetapi pelaku usaha tidak menerapkan pasal 4 point (c) yaitu memberikan informasi yang jelas, yang dibuktikan dengan di kemasan kripik usus tidak tertera tanggal kadaluarsa, komposisi dan nama lebel yang artinya belum di daftarkkan. Pelaku usaha juga ada kesenjangan terkait sistem garansi atau ganti rugi yang terdapat pada pasal 4 point (f), pelaku usaha tidak menepati perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen, praktik jual beli sudah memenuhi rukun tetapi belum memenuhi syarat jual beli. Yakni syarat mal mutaqawwam (benda yang diperjualbelikan) mengalami kerusakan sehingga tidak ada manfaatnya. Terkait praktik perlindungan konsumen yang sesuai dengan UUPK belum semua diterapkan oleh pelaku usaha. Maka penelitian khususnya di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk harus melakukan jual beli dengan mematuhi perlindungan konsumen.

Actions (login required)

View Item