Analisis Pemenuhan Hak Istri Bagi Suami Yang Berpoligamipasca Putusan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. Perspektif Hukum Islam

Lutfiana, Khofifah (2023) Analisis Pemenuhan Hak Istri Bagi Suami Yang Berpoligamipasca Putusan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. Perspektif Hukum Islam. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

[img] Text
931109719_prabab.pdf

Download (967kB)
[img] Text
931109719_prabab.pdf

Download (967kB)
[img] Text
931109719_bab1.pdf

Download (172kB)
[img] Text
931109719_bab2.pdf

Download (236kB)
[img] Text
931109719_bab3.pdf

Download (47kB)
[img] Text
931109719_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (134kB) | Request a copy
[img] Text
931109719_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (184kB) | Request a copy
[img] Text
931109719_bab6.pdf

Download (32kB)
[img] Text
931109719_daftarpustaka.pdf

Download (149kB)

Abstract

Poligami secara teori dapat dilakukan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. suami yang berpoligami karena istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketika suami sudah berpoligami maka suami wajib memenuhi kebutuhan dan nafkah para istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak istri bagi suami yang berpoligami pasca putusan perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn dan untuk menganalisis pemenuhan hak istri tersebut dengan perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, buku-buku, kitab, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah Teknik pengumpulan data maka Langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif terhadap data-data yang telah diperoleh, yaitu dapat menyajikan fakta sistematis yang mudah dipahami. Hasil dari penelitian ini menunjkkan bahwa: 1). Suatu alasan suami melakukan poligami apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, salah satunya adalah tidak dapat melahirkan keturunan. Berkaitan denga izin poligami suami telah mendapatkan izin dari istri pertama. Dalam poligami ada hak para istri yang menjadi kewajiban suami dalam perkara No. 303/Pdt.G/2021/PA.Mn. Sudah diberikan sesuai dengan batas kemampuan suami. 2). Pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa poligami diperbolehkan apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka poligami yang dilakukan suami dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu syarat izin poligami dari istri pertama terpenuhi sesuai pasal 4 ayat 1. Setelah melaksanakan pernikahan dengan istri kedua secara sah maka suami dapat memberikan para istrinya hak sebagai pemenuhan nafkahnya, terdapat pada pasal 82 KHI No. 1 Tahun 1991 bahwa suami harus memberikan masing-masing tempat tinggal, namun dalam kenyataannya suami tidak mampu memberikan tempat tinggal kepada istri kedua, mengenai waktu yang diberikan suami kepada istri yang pertama tidak sama dengan istri yang kedua. Adapun menurut pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kewajiban suami yang melakukan poligami harus berlaku adil kepada para istrinya. Dapat disimpulkan bahwa suami tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin karena tidak sama dalam kuantitasnya.

Item Type: Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180113 Family Law (incl. Islamic Family Law, Munakahat)
18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012813 Nafaqah
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Khofifah Lutfiana
Date Deposited: 03 Aug 2023 07:38
Last Modified: 09 Aug 2023 02:03
URI: https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/9431

Actions (login required)

View Item View Item