Analisis sistem hukum zina dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif fiqh jinayah

Novitasari, Ericca Dian (2023) Analisis sistem hukum zina dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 01 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana perspektif fiqh jinayah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931104919_Pra Bab.pdf Download (1MB)
	Text 931104919_BAB I.pdf Download (451kB)
	Text 931104919_BAB II.pdf Download (145kB)
	Text 931104919_BAB III.pdf Download (327kB)
	Text 931104919_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text 931104919_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text 931104919_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (163kB)
	Text 931104919_Lembar Persetujuan Dokumentasi.pdf Download (717kB)

Abstract

Baru-baru ini Indonesia tengah melangsungkan usaha untuk memperbarui KUHP warisan kolonial. Pembaharuan hukum dilakukan karena KUHP Kolonial tidak lagi relevan untuk digunakan, contohnya aturan terkait Zina. KUHP Nasional telah memperluas makna zina dalam perumusannya, namun penulis menemukan bahwa mekanisme pemidanaan dan penuntutan bertentangan dengan aturan zina dalam fiqh jinayah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam persamaan dan perbedaan aturan zina dalam KUHP dan Fiqh Jinayah serta mengkaji sistem hukum zina dalam KUHP teori legal system Lawrence M. Friedman dalam perspektif fiqh jinayah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, sehingga sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, secara substansial pemaknaan zina dalam KUHP telah mengakomodir nilai agama di dalamnya, Kedua aturan tersebut sepakat memaknai zina sebagai persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Perbedaannya, fiqh jinayah memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelakunya, yakni rajam bagi pelaku muhshan dan dera serta pengasingan bagi pelaku ghairu muhshan. Dalam KUHP, ancaman pidana bagi pelaku zina baik telah menikah maupun belum menikah amatlah ringan yakni penjara satu tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Kemudian, dalam KUHP penuntuan dapat dilakukan apabila terdapat aduan dari suami, istri, orangtua dan anak (delik aduan absolut). Sedangkan dalam fiqh jinayah penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan, empat orang saksi laki-laki, adil dan belum pernah dijatuhi had(delik biasa). Secara Struktural, mekanisme penegakan hukum zina dalam KUHP barumasih mengikuti KUHAP, namun berbeda dengan mekanisme penegakan hukum zina dalam fiqh jinayah. Secara Kultur, terdapat pro kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait aturan zina dalam KUHP baru. Tidak sedikit dari masyarakat yang menolak pembaharuan tersebut. Padahal zina merupakan penyakit sosial dan moral yang tidak boleh menjadi tradisi atau dinormalisasi oleh masyarakat.Baik dalam KUHP dan Hukum Islam,zina merupakan perbuatan yang keji sehingga fiqh jinayah memberi hukuman yang sangat berat bagi pelaku dan menempatkan zina sebagai delik biasa. Berbanding terbalik dengan aturan zina dalam KUHP yang mengkategorikan zina sebagai tindak pidana ringan dan menempatkannya sebagai delik aduan absolut sehingga apabila tidak ada aduan sesuai yang ditentukan oleh KUHP maka kasus perzinahan di Indonesia akan terus terjadi.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180110 Criminal Law and Procedure (incl. Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Islam)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Ericca Dian Novitasari
Date Deposited:	11 Oct 2023 02:03
Last Modified:	11 Oct 2023 02:03
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/9275

Actions (login required)

View Item