.; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)

Hadi, Arief Rohman (2015) .; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931100806-PraBAB.pdf Download (963kB)
	Text 931100806-bab1.pdf Download (405kB)
	Text 931100806bab2.pdf Download (685kB)
	Text 931100806-bab3.pdf Download (142kB)
	Text 931100806-bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text 931100806-bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text 931100806-bab6.pdf Download (92kB)
	Text 931100806-DaftarPustaka.pdf Download (187kB)
	Text 931100806-Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan akan menjadi batal demi hukum apabila telah mendapatkan keputusan sah dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami-istri. Pembatalan perkawinan akan menjadi menarik dikaji karena masih adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status suami dan istri, status pengasuhan anak , dan status harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Kedua metode pengumpulan data tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan guna memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, analisa data menggunakan teknik diskripstif kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori hukum yang digunakan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah status hukum pemohon dan termohon kembali pada status hukum semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejaka dan perawan, walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/ Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status hukum termohon I kembali seperti semula , yaitu jejaka. Adapun status hukum termohon II kembali seperti semula yaitu istri dari suaminya terdahulu, (2) Status pengasuhan anak pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah secara hukum jelas bahwa anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, (3) Status harta selama masa perkawinan pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012806 Fasakh
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Muh Hamim
Date Deposited:	07 Nov 2019 01:08
Last Modified:	07 Nov 2019 01:08
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/837

Actions (login required)

View Item