Romadhon, Wahyu (2023) Persepsi Tokoh Masyarakat Kota Kediri Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
Text
931110118_prabab.pdf Download (1MB) |
|
Text
931110118_bab1.pdf Download (359kB) |
|
Text
931110118_bab2.pdf Download (603kB) |
|
Text
931110118_bab3.pdf Download (529kB) |
|
Text
931110118_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) |
|
Text
931110118_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
Text
931110118_bab6.pdf Download (186kB) |
|
Text
931110118_daftarpustaka.pdf Download (426kB) |
|
Text
931110118_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di BAB 1 Pasal 2 ayat (2) pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. KHI menyebutkan pentingnya pencatatan adalah untuk ketertiban pernikahan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena berkaitan dengan maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), atau bisa disebut juga sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Prilaku yang diamati prilaku yang mencermikan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein dan sebaliknya. Pendekatan socio�legal, sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai dari kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang abstrak melainkan hukum terlihat dalam bentuk perilaku orang atau perilaku masyarakat (prilaku sosial) Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pernikahan sirri data yang dimasuk kan kedalam Kartu Keluarga untuk mengcover anak dan istri, akan tetapi KUA masih mengikuti prosedur dimana yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dimana KUA sebagai pelaksana pencatat sesuai Undang-undang yang berlaku. Karena tidak adanya akte kelahiran yang sah secara agama dan Negara tidak bisa diterima dari petugas KUA sebagaimana yang di atur negara dan Kementrian agama aturan nikah dan pencatatan sesuai aturan KUA. Terkait dengan keabsahan anak hasil dari pernikahan sirri dengan menggunakan SPTJM sebagai penganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran dari segi catatan sipil anak tersebut diakui legilitasnya sebagai anak dari kedua orangtuanya meskipun demikian dengan adanya SPTJM ini tidak melegalkan perkawinan sirri. Meskipun SPTJM mampu melindungi hak-hak anak maupun isteri seperti hak nafkah, hak perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari penelantaran. Dalam pewaris bisa diperoleh dengan adanya pengakuan sah dari kedua orang tua. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 280 KUHPerdata merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga anak di luar kawin juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah bilogisnya. Dalam hal hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui dalam pewarisan ini, merujuk pada bagian harta warisan yang diterima anak di luar kawin tersebut. Bagian anak di luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan I Berdasarkan ketentuan P asal 863 KUHPerdata, mendapat 1/3 x bagian andaikan ia anak sah, 1/3 x ¼ bagian =1/12 bagian. Sisa dari harta setelah diambil anak luar kawin adalah 1-1/12= 11/12 bagian. Bagian tersebut dibagi tiga untuk B,C,dan D, yaitu 1/3 x 11/12=11/36 Jadi bagian anak tersebut adalah 1/3
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180113 Family Law (incl. Islamic Family Law, Munakahat) 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Nikah (Marriage) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Wahyu Romadhon |
Date Deposited: | 03 Jan 2023 08:03 |
Last Modified: | 03 Jan 2023 08:03 |
URI: | https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/7373 |
Actions (login required)
View Item |