Dampak Penerapan PP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Didalam Dan Diluar Kua (Studi Kasus KUA Kota Kediri Periode Januari 2021 - Januari 2022)

Zakariyah, Aiyub (2022) Dampak Penerapan PP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Didalam Dan Diluar Kua (Studi Kasus KUA Kota Kediri Periode Januari 2021 - Januari 2022). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931116218_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 931116218_bab1.pdf Download (310kB)
	Text 931116218_bab2.pdf Download (344kB)
	Text 931116218_bab3.pdf Download (165kB)
	Text 931116218_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text 931116218_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text 931116218_bab6.pdf Download (83kB)
	Text 931116218_daftarpustaka.pdf Download (153kB)
	Text 931116218_suratpernyataan.pdf Download (306kB)

Abstract

ABSTRAK Aiyub Zakariyah. 2022. Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar KUA (Studi Kasus Kua Kota Kediri Periode Januari 2021 – Januari 2022), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH dan Pembimbing (2) Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H Kata Kunci : Pernikahan, Peraturan Pemerintah, KUA, Kesadaran Hukum Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang sunnah muakad atau dianjurkan oleh Allah SWT. dengan tujuan melanjutkan keturunan di muka bumi. Pernikahan menurut Islam adalah suatu akad serah terima antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah. Regulasi mengenai tarif pernikahan diatur dalam PP No. 59 Tahun 2018 dimana pemerintah menetapkan biaya sebesar Rp 600.000,00 jika dilangsungkan di luar KUA dan tidak dipungut biaya jika dilaksanakan di KUA. Kota Kediri dipilih peneliti untuk meneliti dampak dari implementasi PP No. 59 Tahun 2018 terhadap angka pasangan pernikahan di Kota Kediri. Fokus dalam penelitian ini adalah, (1) bagaimana dampak penerapan PP No. 59 Tahun 2018 terhadap jumlah pasangan pernikahan yang melaksanakan pernikahan di KUA dan luar KUA pada Kota Kediri? (2) bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Kediri terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan sosiologi hukum. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir induktif yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, dari data lapangan di masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto bahwa implementasi dari PP No. 49 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tarif pernikahan yang dilangsungkan di KUA tidak dipungut biaya apapun dan di luar KUA akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,00 tidak mempengaruhi masyarakat khususnya pasangan pernikahan untuk menikah di KUA secara langsung. Mereka dominan lebih memilih melangsungkan akad pernikahan di luar KUA. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan biaya sebesar Rp 600.000,00 untuk dikeluarkan jika ingin melangsungkan akad pernikahan di luar KUA. Kedua, perilaku masyarakat dalam merespons adanya PP No. 59 Tahun 2018 ini menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam data wawancara yang didapatkan, masih terdapat oknum pemerintah maupun masyarakat yang menerapkan pungutan liar dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, seharusnya tidak dibenarkan karena biaya tersebut diluar Rp 600.000,00 yang telah ditetapkan dalam PP No. 59 Tahun 2018. Kendala masyarakat Kota Kediri dalam melaksanakan PP No. 59 Tahun 2018 yaitu sebagian masayarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum dalam melaksanakan isi aturan PP No. 59 Tahun 2018 sehingga perilakunya menyimpang dari aturan tersebut, terdapat masyarakat yang merasa keberatan dengan jumlah yang ditetapkan dalam PP No. 59 Tahun 2018, kurangnya pengetahuan mengenai eksistensi PP No. 59 Tahun 2018 ini dalam masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180104 Civil Law and Procedure (Hukum Acara Perdata) 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Nikah (Marriage)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Ayub Zakariyah
Date Deposited:	02 Jan 2023 06:35
Last Modified:	02 Jan 2023 06:35
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/7309

Actions (login required)

View Item