Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Indomaret Muning Kota Kediri)

Salaamah, Churriyatus (2022) Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Larangan Perkawinan Bagi Karyawan Indomaret Dalam Masa Kontrak Kerja (Studi Kasus Indomaret Muning Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931110318_prabab.pdf Download (619kB)
	Text 931110318_bab1.pdf Download (564kB)
	Text 931110318_bab2.pdf Download (600kB)
	Text 931110318_bab3.pdf Download (204kB)
	Text 931110318_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB)
	Text 931110318_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text 931110318_bab6.pdf Download (189kB)
	Text 931110318_daftarpustaka.pdf Download (406kB)
	Text 931110318_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 931110318_suratpernyataan.pdf Download (289kB)

Abstract

Perkawinan merupakan perintah agama (QS an-Nur 24: 32) dan negara memberi perlindungan hukum dengan perundang-undangan yang ada. Namun dalam realitanya, ketika seseorang sudah mampu dan memenuhi syarat dan rukun kawin, terhalang oleh larangan kawin, karena kontrak kerja di Indomaret. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti hal ini. Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di Indomaret dan tinjauan hukum positif terhadap larangn perkawinan di Indomaret. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini melalui Perundang-undangan secara konseptual perbandingan atau komparatif yang dilakukan dengan mencermati larangan perkawinan dengan dua perspektif hukum Islam dan hukum positif sehingga timbul kesimpulan yang menarik sesuai dengan makna hukum. Hasil penelitian ini adalah, pertama ditinjau dari hukum Islam, larangan menikah pada Indomaret Muning Kota Kediri khususnya bagi crew store girl tidak sesuai dengan sebuah kaidah fiqih. Kaidah fiqih yang dimaksudkan yakni kewajiban seorang muslim memenuhi syarat dalam kesepakatan yang telah dibuat, namun ada pengecualian terkait mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya. Pelarangan menikah dalam kontrak kerja merupakan bentuk kesepakatan yang harus di patuhi pekerja. Namun menikah sebagai ibadah wajib, bila mengacu pada kontrak kerja tersebut terkesan menghalangi seorang muslim untuk menjalankan ibadah. Kedua, ditinjau dari hukum positif larangan kawin atau penundaan kawin tidak sesuai menurut UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Pasal 153 ayat (1) No. 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat (1) Tahun 1945 tentang Hak untuk menikah bagi warga negara Indonesia. Bahkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat perjanjian harus ada suatu sebab (causa) yang halal dan dipertegas dalam syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara hukum positif tidak ada keterangan tegas yang melarang atau memunda perkawinan, namun Undang-Undang mengarahkan, melindungi, dan memberi anjuran untuk melaksanakan perkawinan bagi yang siap dan mampu.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180113 Family Law (incl. Islamic Family Law, Munakahat) 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Nikah (Marriage)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Churriyatus Salaamah
Date Deposited:	20 Dec 2022 07:40
Last Modified:	20 Dec 2022 07:40
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/7211

Actions (login required)

View Item