Kuswantoro, M.G Jodi (2022) Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undng Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
![[img]](https://etheses.iainkediri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
931112718_Prabab.pdf Download (935kB) |
|
Text
931112718_BAB I.pdf Download (522kB) |
|
Text
931112718_BAB II.pdf Download (477kB) |
|
Text
931112718_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
|
Text
931112718_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) |
|
Text
931112718_BAB V.pdf Download (95kB) |
|
Text
931112718_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (301kB) |
|
Text
9311112718_suratpernyataan.pdf Download (305kB) |
Abstract
Hadirnya ide konsep terhadap status keabsahan perkawinan siri sebelum dan sesudah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dan untuk mengetahui status perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah adanya adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 .Berdasarkan tujuan itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana keabsahan perkawinan pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, bagaimana status perkawinannya pada putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebelum dan sesudah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifatnya deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Status keabsahan perkawinan siri sebelum UU No.1 Tahun 1974 dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr terjadi kontradiktif tidak dikabulkannya gugatan pengguggat maupun eksepsi dari tergugat terhadap sengketa waris. Hakim mempertimbangkan status keabsahan perkawinan dari orang tua pengguggat maupun tergugat yang terjadi sebelum kemerdekaan yakni sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. Setatus keabsahan perkawinan sebelum periode kemerdekaan RI, masih menganut perkawinan adat dan bagi umat Islam menganut aturan kolonial Belanda yang mana belum mengatur secara terperinci mengenai pencatatan perkawinan. Memang setatus kebahsahan perkawinan saat itu, sah secara agama dan ketentuan yang berlaku yaitu hukum Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan memiliki setatus perkawinan yang tidak sah secara perundang-undangan sebelum dilakukan isbath nikah. Sehinga, akan berdampak pada persoalan waris dalam garis keturunannnya. Meskipun, perkawinan terjadi sah secara hukum Islam saja tetap memiliki status keabsahan perkawinan yang tidak sah secara hukum setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180119 Law and Society (Hukum dan Masyarakat) 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180126 Tort Law (Hukum Perdata) 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Nikah (Marriage) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | M G Jodi Kuswantoro |
| Date Deposited: | 26 Dec 2022 05:00 |
| Last Modified: | 26 Dec 2022 05:00 |
| URI: | https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/7162 |
Actions (login required)
 |
View Item |
