Khoirurroziqin, Khoirurroziqin (2013) Hukum Islam dalam Negara Demokrasi (Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 1cover_931102409-khoirurrozikin-2013 3abstrak.pdf Download (65kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 4bab1.pdf Download (128kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 4bab2.pdf Download (89kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 4bab3.pdf Download (75kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 4bab4.pdf Download (162kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 4bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) |
![]() |
Text
931102409-khoirurrozikin-2013 5dafpus.pdf Download (35kB) |
Abstract
Demokrasi merupakan wacana yang terus berkembang tiada habisnya sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia. Berbagai macam teori demokarasi terus bemunculan dari berabagai sudut pandang sesuai dengan ideologi masing – masing. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana demokrasi menurut Abdurrahman Wahid dan bagaimana hukum Islam dalam negara demokrasi menurut Abdurrahman Wahid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan Negara demokrasi menurut Abdurrahman Wahid dan menjelaskan hukum Islam dalam Negara demokrasi menurut peikiran Abdurrahman Wahid. Jenis penelitian yang digunakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif analisis. Penelitian ini berusaha memaparkan negara demokrasi menurut pemikiran Abdurrahman Wahid sebelum akhirnya akan mendiskripsikan kerangka pemikiran tokoh yang diteliti yaitu Abdurrahman Wahid tentang penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi melalui data-data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang subtansi pemikiran tokoh tersebut. Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa menurut Abdurrahman Wahid negara demokrasi yaitu negara yang memberikan jaminan keselamatan fisik, jaminan keselamatan keyakinan agama, keselamatan kehidupan rumah tangga, keselamatan hak milik, jaminan keselamatan akal terhadap seluruh warga negaranya. Abdurrahman Wahid juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak perlu diformalkan, karena hokum Islam hanyalah sebagai komplemen bagi hokum nasional. Namun apabila masyarkat menghendaki formalisasi hukum Islam maka hukum Islam dapat diformalkan sebatas sebagai hukum privat seperti hukum perkawinan Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180108 Constitutional Law (Hukum Tata Negara) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Muh Hamim |
Date Deposited: | 25 Jul 2019 00:46 |
Last Modified: | 25 Jul 2019 00:46 |
URI: | https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |