Pertimbangan Maslahah dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di pengadilan agama kabupaten kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr)

Hidayatullah, M. Akbar (2016) Pertimbangan Maslahah dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin (studi kasus di pengadilan agama kabupaten kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text SAMPUL_DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (504kB)
	Text BAB II.pdf Download (670kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text BAB VI.pdf Download (282kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (403kB)

Abstract

Batasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi banyak pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan padahal umur salah satu pasangan atau keduanya belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, untuk menyikapi perkara tersebut pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah batas yang ditentukan Undang-undang diwajibkan memiliki surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan maslahah dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten kediri dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, dengan tujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan juga pertimbangan maslahah dalam penetapan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan datanya, penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.kdr, literatur-literatur ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 338/pdt.p/2014/pa.kab.Kdr adalah terkait kriteria baligh berdasarkan kesaksian kriteria anak pemohon sudah dapat dikatakan baligh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam hal berhubungan 2 tahun Majelis Hakim berpedoman pada kaidah fiqh “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”. Mengenai kawin hamil Majelis Hakim memiliki dasar KHI pasal 53 ayat 1 dan juga pendapat Ulama Syafi’i yang membolehkan tanpa syarat. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal dalam perkawinan, karena dalam penetapan keduanya sudah mencapai akil baligh. dalam masalah dispensasi kepastian maslah}ah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh Negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180128 Islamic Family Law > 18012801 Nikah (Marriage)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Muh Hamim
Date Deposited:	27 Jun 2019 09:06
Last Modified:	27 Jun 2019 09:06
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/471

Actions (login required)

View Item