Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Kota Kediri

Danafiya, Moch. (2016) Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Kota Kediri. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text cover_PEDOMAN TRANSLITERASI.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (344kB)
	Text BAB II.pdf Download (257kB)
	Text BAB III.pdf Download (135kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text BAB VI.pdf Download (87kB)
	Text BAB VI.pdf Download (87kB)
	Text BAB VI.pdf Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB)
	Text CURRICULUM VITAE_Dokumentasi.pdf Download (1MB)

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, KEMENAG menghapus hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga tugas Kantor Urusan Agama (KUA) makin berat dalam melayani umat. P3N adalah perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah dan kehadirannya sangat diperlukan di tiap desa.Pegawai ini biasanya diangkat oleh kepala desa.Pengangkatan itu dengan berbagai kriteria, yang salah satunya punya jiwa kepemimpin dan didengar pendapatnya oleh warga setempat. Belum lama ini Kemenag mengeluarkan keputusan yang mengatur eksistensi P3N, di antaranya mencabut hak honor pegawai tersebut dan menyerahkan pendapatannya kepada masing-masing kepala daerah. Menurut Kemenag, mereka itu tidak berhak mendapatkan honor, karena mereka bukan pegawai. Untuk menyukseskan berbagai program Kemenag, KUA berada di barisan terdepan menghadapi masyarakat. Banyak program KEMENAG yang harus menyentuh lapisan masyarakat terbawah justru terasa sulit menyosialisasikan tanpa partisipasi P3N. Kemampuan warga mengganti biaya transportasi ke dusun bagi penghulu ke dusun tertentu masih rendah, karena itu dukungan P3N menjadi penting untuk menjelaskan pengertian tentang perkawinan, syarat administrasi dan mengecek fisik secara informal kepada pasangan calon pengantin. Selain itu peranan pembantu pencatat nikah semakin banyak dengan adanya tambahan kinerja untuk mengurusi kematian yang mana sebenarnya di dalam undang- undang pun tidak tertera dengan kinerja tersebut. Dalam menanggapi kebijakan pencabutan honor P3N oleh kementerian agama, perkumpulan P3N di wilayah kecamatan kota membuat ketentuan sendiri yaitu semua perkumpulan kelompok P3N di wilayah kec. Kota memberikan tarif untuk kinerja yang dilakukan. Disini supaya masyarakat sekitar ataupun oknum lain mengetahui biar tidak kesalahpahaman dengan adanya tarif biaya guna menjahui permasalahan gratifikasi yang sekarang gempar menjadi konflik baru. Karena itu pula ia berharap ke depan nasib P3N kembali mendapat perhatian pemerintah pusat yang mana mereka juga bagian dari ujung tombak Kemenag.

Item Type:	Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects:	18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180103 Administrative Law (Hukum administrasi Negara)
Divisions:	Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Muh Hamim
Date Deposited:	27 Jun 2019 08:54
Last Modified:	27 Jun 2019 08:54
URI:	https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/468

Actions (login required)

View Item