KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat)

QOYYIMAH, DINI (2026) KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BIOLOGIS KEPADA ANAK LUAR KAWIN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ngungguen Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat). Undergraduate (S1) thesis, universitas islam negeri syekh wasil kediri.

	Text 22301110_prabab.pdf Download (761kB)
	Text 22301110_bab2.pdf Download (341kB)
	Text 22301110_bab1.pdf Download (240kB)
	Text 22301110_bab2.pdf Download (341kB)
	Text 22301110_bab3.pdf Download (161kB)
	Text 22301110_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 22301110_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text 22301110_bab6.pdf Download (113kB)
	Text 22301110_daftarpustaka.pdf Download (161kB)
	Text 22301110_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text 22301110_suratpernyataanupload.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak di luar kawin dalam perspektif hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji implementasinya di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di masyarakat, di mana banyak ayah biologis yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak di luar kawin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu ibu yang memiliki anak di luar perkawinan. Analisis data dilakukan secara komparatif antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak luar kawin di Desa Ngungguen, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, belum terlaksana secara optimal. Dari tiga kasus yang diteliti, dua ayah biologis tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan satu ayah biologis hanya memberikan nafkah secara tidak rutin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta kuatnya pengaruh faktor sosial dan budaya dalam masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan Hukum Positif, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara sah, sehingga ayah biologis memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga kewajiban nafkah secara normatif berada pada pihak ibu. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Dalam konteks ini, hubungan keperdataan yang dimaksud tidak selalu dimaknai sebagai hubungan nasab, melainkan lebih diarahkan pada bentuk tanggung jawab tertentu dari ayah biologis, seperti pemberian nafkah atau perlindungan terhadap anak.

Actions (login required)

View Item