KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BLITAR DALAM MENGAWASI PEMILIH MENINGGAL SETELAH PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rohmatul Barokah, Nila (2026) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BLITAR DALAM MENGAWASI PEMILIH MENINGGAL SETELAH PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22303008_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303008_bab1.pdf Download (451kB)
	Text 22303008_bab2.pdf Download (544kB)
	Text 22303008_bab3.pdf Download (402kB)
	Text 22303008_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text 22303008_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) | Request a copy
	Text 22303008_bab6.pdf Download (323kB)
	Text 22303008_daftar_pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil membutuhkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat agar hak politik warga negara dapat terlindungi. Namun, di Kabupaten Blitar masih ditemukan pemilih yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercantum dalam DPT setelah proses pencocokan dan penelitian (Coklit). Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi DPT Pemilu 2024, Bawaslu menemukan 64 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan 17 di antaranya tidak dapat diproses karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengawasi pemilih meninggal dunia pasca Coklit serta bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal dan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Blitar dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitatif untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan praktik pengawasan yang dilakukan Bawaslu di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar mampu melakukan pengawasan secara efektif melalui patroli Pengawas Kelurahan atau Desa, jaringan masyarakat, dan verifikasi antarpleno sehingga berhasil menemukan 33 pemilih meninggal dunia yang masih tercantum dalam DPT di tiga kecamatan. Namun, kewenangan Bawaslu hanya sebatas pengawasan dan pemberian rekomendasi karena penghapusan data tetap menjadi kewenangan Komisi Pemungutan Umum dan harus disertai Akta Kematian. Selain itu, Bawaslu juga tidak memiliki akses terhadap data Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu sehingga pengawasan belum berjalan maksimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan Bawaslu mencerminkan prinsip amanah, hisbah, dan maslahah mursalah dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan hak politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Actions (login required)

View Item