JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

Sidiq, Ahmad Ubaidillah (2026) JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 22302056_Prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22302056_Bab 1.pdf Download (444kB)
	Text 22302056_Bab 2.pdf Download (526kB)
	Text 22302056_Bab 3.pdf Download (251kB)
	Text 22302056_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text 22302056_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text 22302056_Bab 6.pdf Download (207kB)
	Text 22302056_Daftar Pustaka.pdf Download (219kB)
	Text 22302056_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (926kB)
	Text Pernyataan publikasi ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani masih dikelola berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat dengan menggunakan akad lisan antara pemilik dan pekerja. Perbedaan praktik terlihat pada sistem bagi hasil, besaran tarif, kondisi sarana Penyeberangan, dan ketersediaan fasilitas keselamatan. Perlindungan konsumen terhadap risiko Penyeberangan di Desa Trayang belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan risiko keselamatan akibat kondisi sungai, tidak tersedianya alat keselamatan yang memadai, potensi kelebihan muatan, serta operasional saat cuaca buruk. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa Penyeberangan pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur akad ijarah, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek keselamatan dan tanggung jawab pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip Maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs, serta prinsip maslahah mursalah.

Actions (login required)

View Item