Analisis yuridis independensi hakim Mahkamah Konstitusi perspektif Prinsip Negara Hukum dan Siyasah Qadhaiyyah

Aneby, Dhiyo Akram Al Aflah (2026) Analisis yuridis independensi hakim Mahkamah Konstitusi perspektif Prinsip Negara Hukum dan Siyasah Qadhaiyyah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303016_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303016_bab1.pdf Download (416kB)
	Text 22303016_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text 22303016_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text 22303016_bab4.pdf Download (150kB)
	Text 22303016_daftarpustaka.pdf Download (216kB)
	Text 22303016_lampiran.pdf Download (1MB)
	Text 22303016_lembar pernyataan persetujuan publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)

Abstract

Independensi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi menjamin tegaknya supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun. Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, independensi hakim Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan imparsialitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terwujudnya independensi Mahkamah Konstitusi serta menganalisis independensi hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif prinsip negara hukum dan siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran dan argumentasi hukum berdasarkan prinsip negara hukum dan konsep siyasah qadhaiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terwujudnya independensi hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mekanisme rekrutmen hakim yang melibatkan lembaga politik, intervensi politik, konflik kepentingan, ketimpangan struktur deliberasi internal, serta perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi kedudukan dan masa jabatan hakim konstitusi. Proses penjaringan calon harus dilakukan secara terbuka melalui seleksi berbasis merit. Selain itu, hasil penilaian calon hakim konstitusi perlu dipublikasikan kepada masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif prinsip negara hukum, mahkamah konstitusi tidak memegang prinsip negara hukum dengan baik, yakni prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, perlindunagn hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, serta persamaan dihadapan hukum. Sementara itu, dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, mahkamah konstitusi kurang memegang prinsip siyasah qadhaiyyah yang mengharuskan hakim bersikap adil (al-'adalah), amanah (al-amanah), persamaan (al-musawah), bebas dari pengaruh penguasa (hurriyyah al-qadhi), serta menjunjung tinggi kemaslahatan dan kebenaran (Sadd al-Dzari'ah). Oleh karena itu, segala bentuk intervensi politik dan konflik kepentingan yang memengaruhi putusan hakim bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Actions (login required)

View Item