Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Huda, Ahmad Fathul (2026) Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303047_PRABAB.pdf Download (827kB)
	Text 22303047_BABI.pdf Download (406kB)
	Text 22303047_BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text 22303047_BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text 22303047_BABIV.pdf Download (223kB)
	Text 22303047_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (247kB)
	Text 22303047_LAMPIRAN.pdf Download (578kB)
	Text 22303047_LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menimbulkan dugaan disinkronisasi norma dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari disinkronisasi tersebut serta meninjau penerapannya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maupun tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Disinkronisasi tersebut berimplikasi pada pelanggaran asas lex superior derogat legi inferiori, ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan risiko constitutional disobedience. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, peraturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, profesionalitas jabatan, dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Kepolisian dan Putusan Mahkamah Konstitusi guna menjamin kepastian hukum, profesionalitas kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item