Analisis Pengaturan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Nabila, Putri (2026) Analisis Pengaturan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Undergraduate (S1) thesis, IAIN KEDIRI.

	Text 22303018_PRABAB.pdf Download (642kB)
	Text 22303018_BAB1.pdf Download (3MB)
	Text 22303018_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (986kB)
	Text 22303018_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 22303018_BAB4.pdf Download (82kB)
	Text 22303018_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (280kB)
	Text 22303018_LAMPIRAN.pdf Download (5MB)
	Text 22303018_PERNYATAAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang kebebasan berekspresi di Indonesia, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ketidakjelasan norma, khususnya pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi, ketidakpastian hukum, dan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode analisis preskriptif melalui penafsiran hukum dan penalaran silogisme untuk mengkaji kesesuaian pengaturan kebebasan berekspresi dalam UU ITE berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berpotensi menimbulkan multitafsir, mengurangi kepastian hukum, dan mengkriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam, pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara jelas, proporsional, dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik yang bertanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan norma dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 bertujuan melindungi ketertiban dan hak individu di ruang digital, namun ketidakjelasan rumusan beberapa pasalnya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kepastian hukum, hak asasi manusia, dan hukum Islam sehingga diperlukan perumusan norma yang lebih jelas, proporsional, dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item