Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Dalam Penulisan Buku Nikah Dan Tanggung Jawabnya Perspektif Permenag No. 30 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Kua Bagor)

Dhafarohman, Muhammad (2026) Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Dalam Penulisan Buku Nikah Dan Tanggung Jawabnya Perspektif Permenag No. 30 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Kua Bagor). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 931114919_PRABAB.pdf Download (223kB)
	Text 931114919_BAB1.PDF.pdf Download (652kB)
	Text 931114919_BAB2.pdf Download (267kB)
	Text 931114919_BAB3.pdf Download (249kB)
	Text 931114919_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB)
	Text 931114919_BAB5.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text 931114919_BAB6.pdf Download (139kB)
	Text 931114919_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB)
	Text 931114919_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text 931114919_PERNYATAAN UPLOAD KARYA ILMIAH.pdf Download (188kB)

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan penyalinan data pribadi ke dalam buku nikah yang dapat menimbulkan permasalahan administratif dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan buku nikah serta menganalisis tanggung jawab hukum dan upaya penyelesaiannya berdasarkan PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dilakukan menggunakan Teori Administrasi Publik, Teori Living Law, dan Teori Tanggung Jawab Hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan buku nikah terdiri atas kesalahan ringan berupa penempatan huruf dan kesalahan berat yang berkaitan dengan identitas substantif. Faktor penyebabnya meliputi ketidaksesuaian dokumen, kurangnya ketelitian petugas, lemahnya verifikasi data, serta kendala teknis sistem administrasi. Tanggung jawab hukum atas kesalahan tersebut pada dasarnya berada pada KUA sebagai pelaksana pencatatan perkawinan, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran data yang diberikan. Penyelesaian dilakukan melalui pembetulan administrasi di KUA atau melalui penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahan yang terjadi.

Actions (login required)

View Item