Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Dprd Pasca Putusan MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Maulana, Tengku Rian (2026) Legitimasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Dprd Pasca Putusan MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303005-prabab.pdf Download (4MB)
	Text 22303005_bab1.pdf Download (449kB)
	Text 22303005_bab2.pdf Download (350kB)
	Text 22303005_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text 22303005_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text 22303005_bab5.pdf Download (140kB)
	Text 22303005_daftarpustaka.pdf Download (130kB)
	Text 22303005_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 22303005_Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)

Abstract

Pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan melalui pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2–2,5 tahun. Kebijakan ini bertujuan memperkuat demokrasi substantif, namun menimbulkan persoalan sinkronisasi masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang berpotensi perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu. Kondisi tersebut berdampak pada legitimasi demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat, dan periodisasi kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertunjuan untuk mengetahui ratio decidendi putusan tersebut, implikasi yuridisnya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan periode kekuasaan di Indonesia, serta tinjauan Fikih Siyasah terhadap perpanjangan masa jabatan pemimpin dalam perspektif kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran silogisme deduktif. Hasil peneitian ini pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menafsirkan bahwa keserentakan pemilu tidak harus dilaksanakan dalam satu waktu, sehingga pemilu nasional dan daerah dapat dipisahkan demi efektivitas dan kualitas demokrasi. Pemisahan ini dilakukan karena pemilu serentak lima kotak dinilai menimbulkan beban penyelenggara, tenggelamnya isu daerah, dan kejenuhan pemilih. Kedua, putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedaulatan rakyat dan periodisasi kekuasaan, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan tanpa legitimasi elektoral langsung. Ketiga, dalam perspektif Fikih Siyasah, perpanjangan masa jabatan dapat dibenarkan untuk kemaslahatan umum, tetapi harus dibatasi agar tidak menimbulkan mafsadah berupa berkurangnya hak politik rakyat.

Actions (login required)

View Item