Analisis Kewenangan Bawaslu Kota Kediri Dalam Menindak Alat Peraga Bermuatan Kampanye Di Luar Jadwal: Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyāsah Dustūrīyah.

Aji, Michelle Salma Khotom (2026) Analisis Kewenangan Bawaslu Kota Kediri Dalam Menindak Alat Peraga Bermuatan Kampanye Di Luar Jadwal: Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyāsah Dustūrīyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 0. halaman awal judul-daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 1. skripsi michelle BAB I.pdf Download (249kB)
	Text 2. skripsi michelle BAB II.pdf Download (345kB)
	Text 3. skripsi michelle BAB III.pdf Download (190kB)
	Text 4. skripsi michelle BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text 5. skripsi michelle BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text 6. skripsi michelle BAB VI.pdf Download (171kB)
	Text 7. skripsi michelle Daftar Pustaka.pdf Download (125kB)
	Text 8. skripsi michelle Lampiran.pdf Download (506kB)
	Text 22303013_pernyataan upload karya ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)

Abstract

Di Kota Kediri pada Pemilu 2024 lalu, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2023, Bawaslu tercatat menginventarisasikan lebih dari 60 spanduk dan baliho terkait sejumlah calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Pemilu. Bentuk pelanggarannya sendiri mulai dari Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung muatan unsur-unsur kampanye, hingga pemasangannya yang berada di lokasi yang dilarang atau berada di luar titik pemasangan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana kewenangan Bawaslu Kota Kediri dalam hal penindakan alat peraga yang bermuatan kampanye diluar jadwal dengan menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan dan Siyāsah Dustūrīyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan dua jenis pendekatan, yakni sosio-legal dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari kebijakan negara, hasil wawancara, buku hukum, jurnal hukum, dokumen resmi Bawaslu, maupun sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dilakukan dengan cara memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian serta keterkaitannya satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Kediri melakukan penindakan alat peraga bermuatan kampanye di luar jadwal melalui tiga tahapan yaitu inventarisasi atau pengumpulan data yang dilanjutkan dengan pemberian himbauan dan diakhiri dengan penindakan berupa pencopotan Alat Peraga Sosialisasi. Penindakan tersebut ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Di sisi lain, menurut perspektif Siyāsah Dustūrīyah., kewenangan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Kediri telah selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan terwujud dalam perlakuan yang setara kepada seluruh partai politik. Prinsip persamaan terwujud dalam penerapan prosedur yang seragam bagi semua pihak. Prinsip amar ma'rūf nahī munkar tercermin dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Prinsip amānah tampak dalam keseriusan Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya dalam menindak. Serta prinsip maṣlaḥah tampak pada tujuan penindakan yakni untuk menjaga ketertiban umum dan estetika lingkungan. Hasil penelitian ini didukung pula dengan wawancara yang penulis lakukan bersama partai politik yang berpendapat bahwa terkhusus pada penindakan Alat Peraga Sosialisasi, Bawaslu Kota Kediri telah melaksanakan kewenangannya secara adil.

Actions (login required)

View Item