Tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas dalam pengukuran lahan penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener: perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah

Vellani, Aria (2026) Tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas dalam pengukuran lahan penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener: perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303030_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303030_bab1.pdf Download (279kB)
	Text 22303030_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text 22303030_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text 22303030_bab4.pdf Download (82kB)
	Text 22303030_daftarpustaka.pdf Download (212kB)
	Text 22303030_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindakan represif aparat Kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menolak penambangan batu andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener pada tahun 2022. Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan serius terkait dengan batas kewenangan kepolisian, perlindungan hak asasi manusia, dan legitimasi tindakan negara dalam perspektif Siyasah dusturiyah. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada: (1) Bagaimana kesesuain antara hukum yang berlaku dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga wadas dalam pengukuran lahan penambangan batu andesit?; (2) Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam menganalisis tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga Wadas?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori hak asasi manusia, dan teori siyasah dusturiyah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Tindakan represif aparat kepolisian di Wadas bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 serta menyimpang dari fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Serta melanggar prinsip proporsionalitas, legalitas, dan nesesitas sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian; (2) Dalam perspektif siyasah dusturiyah, menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Tindakan represif bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah (al-syura) dan pertanggungjawaban (mas’uliyyah). Dimana negara wajib melindungi rakyat dari segala bentuk kezaliman termasuk yang dilakukan oleh aparatnya sendiri.

Actions (login required)

View Item