ANALISIS KEBIJAKAN PEMULIHAN HAK NELAYAN TRADISIONAL AKIBAT PEMASANGAN PAGAR LAUT DI TANGERANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

KAFI, ABDULLAH (2026) ANALISIS KEBIJAKAN PEMULIHAN HAK NELAYAN TRADISIONAL AKIBAT PEMASANGAN PAGAR LAUT DI TANGERANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22303026_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22303026_bab1.pdf Download (347kB)
	Text 22303026_bab2.pdf Download (455kB)
	Text 22303026_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text 22303026_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text 22303026_bab5.pdf Download (566kB)
	Text 22303026_daftarpustaka.pdf Download (522kB)
	Text 22303026_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text 22303026_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)

Abstract

ABDULLAH KAFI. 2025. ANALISIS KEBIJAKAN PEMULIHAN HAK NELAYAN TRADISIONAL AKIBAT PEMASANGAN PAGAR LAUT DI TANGERANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi. Hukum Tata Negara, Program Sarjana UIN Syekh Wasil Kediri. Dr. Husnul Yaqin, S.HI., MH dan Fatimatuz Zahro’, M.H.I Kata Kunci : Kebijakan Pemulihan, Pagar Laut, Hak Asasi Manusia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemulihan hak nelayan tradisional akibat pemasangan pagar laut di Tangerang, pagar laut merupakan sebuah struktur buatan yang dibangun memanjang di sepanjang garis pantai, keberadaan pagar laut menimbulkan beberapa konflik salah satunya pengabaian terhadap lingkungan hidup, yang memicu pada kerusakan ekologi laut. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat se-bagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup ini tid-ak hanya memastikan terpenuhinya kualitas ekologis, tetapi juga menjamin keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti nelayan tradisional yang bergantung pada laut sebagai ruang hidup, ruang produksi, dan ruang sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa undang-undang terkait lingkungan, kelautan, pesisir, dan HAM; sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, laporan penelitian, hingga literatur ilmiah terkait perlindungan hak masyarakat pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan pagar laut sepan-jang 30,16 kilometer di perairan Tangerang tidak memiliki dasar legal secara prosedural maupun materiil, karena melanggar prinsip penguasaan negara atas laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945) serta tidak memenuhi prosedur AMDAL dan perizinan ruang laut sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Pengelolaan Wila-yah Pesisir. Tindakan ini menimbulkan pelanggaran hak lingkungan dan hak ekonomi nelayan tradisional, termasuk hilangnya akses terhadap wilayah tangkap yang menurunkan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan hak-hak nelayan melalui pembongkaran pagar laut, pemberian kompensasi, ja-minan keberlanjutan mata pencaharian, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan hak atas lingkungan hidup tidak hanya menyangkut kuali-tas ekologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat pesisir sebagai bagian dari mandat HAM dalam negara hukum Indonesia.

Actions (login required)

View Item