KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj)

Annur, Muhammad Faqih (2026) KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22301060_prabab.pdf Download (2MB)
	Text 22301060_bab1.pdf Download (8MB)
	Text 22301060_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 22301060_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 22301060_bab4.pdf Download (496kB)
	Text 22301060_daftar_pustaka.pdf Download (3MB)
	Text 22301060_daftar_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)
	Text 22301060_pernyataan_kesanggupan_upload_karya_ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Faqih Annur, Dosen Pembimbing: Moh. Nafik, M.HI. dan Muhammad Fikri Alan, M.H. Konflik Norma Antara UU Perkawinan Dan Putusan Pengadilan Agama Dalam Pemberian Izin Poligami (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026. Kata Kunci: Konflik Norma; UU Perkawinan, Putusan Pengadilan Agama, Izin Poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, di mana izin poligami hanya diberikan pengadilan berdasarkan alasan alternatif. Namun, Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan utama tingginya libido pemohon dan ketidakpuasan kebutuhan biologis dari istri pertama. Alasan di luar ketentuan Undang-Undang ini memicu konflik norma antara hukum tertulis dan putusan Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan alasan ketidakpuasan biologis sebagai dasar izin poligami serta analisis ratio decidendi hakim dalam putusan perkara tersebut ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Penelitian hukum normatif yang penulis gunakan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan PA Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan penalaran hukum deduktif untuk mengurai konflik norma yang terjadi dan analisis ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, alasan ketidakpuasan biologis atau tingginya libido suami sah secara hukum dalam pemberian izin poligami meskipun tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI. Kedua, analisis ratio decidendi berbasis teori keadilan John Rawls mengungkap bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan atas pemenuhan syarat administratif-formal belum mencerminkan keadilan substantif. Penggunaan kaidah fiqhiyah dar’ul mafasid demi mencegah perzinaan suami dinilai belum sesuai dengan konsep original position dan veil of ignorance, serta belum melindungi hak pihak paling rentan (difference principle), yaitu istri pertama dan anak-anak. Meski demikian, demi kepastian hukum, konflik ini diselesaikan melalui asas res judicata pro veritate habetur, sehingga putusan tersebut tetap dianggap sah, benar dan mengikat.

Actions (login required)

View Item