Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Alun-Alun Kota Kediri)

SALZABILA, FAHIRA (2026) Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Alun-Alun Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303049_prabab.pdf Download (739kB)
	Text 22303049_bab1.pdf Download (333kB)
	Text 22303049_bab2.pdf Download (443kB)
	Text 22303049_bab3.pdf Download (293kB)
	Text 22303049_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text 22303049_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text 22303049_bab6.pdf Download (279kB)
	Text 22303049_daftar_pustaka.pdf Download (286kB)
	Text lembar pernyataan persetujuan .pdf Download (382kB)

Abstract

Keywords: Relokasi PKL, Hak Asasi Manusia, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kota Kediri. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Kota Kediri merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan menata ruang publik agar lebih tertib, indah, dan mendukung tata kota. Namun, kebijakan ini menimbulkan isu penting terkait hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan, serta nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Kediri, dan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap kebijakan dan praktik relokasi PKL di alun-alun Kota Kediri perspektif hak asasi manusia (HAM) dan Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sociolegal research. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan PKL terdampak dan disperindag serta analisis regulasi daerah terkait penataan PKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, regulasi daerah melalui Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 secara normatif berorientasi pada welfare approach melalui pemberian kesempatan berusaha dan penyediaan lokasi baru bagi PKL yang direlokasi. Namun, implementasinya lebih dominan mencerminkan security approach karena keberhasilannya lebih terlihat pada aspek penataan dan ketertiban kawasan dibandingkan peningkatan kesejahteraan pedagang. Dari perspektif HAM, perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi karena lokasi relokasi belum mampu menjamin keberlangsungan ekonomi sebagian pedagang, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 UU HAM 1999. Sementara itu, dari perspektif siyasah dusturiyah, relokasi telah dilaksanakan secara relatif humanis melalui sosialisasi dan penyediaan lokasi baru, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip maslahah karena masih terdapat pedagang yang mengalami penurunan pendapatan setelah relokasi. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Kediri menyediakan lokasi relokasi yang memadai, strategis, dan memiliki potensi ekonomi yang mendukung keberlangsungan usaha PKL, sehingga tujuan penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan kesejahteraan pedagang.

Actions (login required)

View Item