Legitimasi Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Abolisi Prespektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi)

FITRIANA, DESY (2026) Legitimasi Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Abolisi Prespektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303052_prabab.pdf Download (908kB)
	Text 22303052_bab1.pdf Download (499kB)
	Text 22303052_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text 22303052_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text 22303052_bab4.pdf Download (217kB)
	Text 22303052_daftarpustaka.pdf Download (201kB)
	Text SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf Download (150kB)

Abstract

Penelitian ini membahas legitimasi hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi melalui studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi melemahkan prinsip negara hukum, mengganggu independensi peradilan, serta menimbulkan persoalan keseimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan penelitian adalah menganalisis legitimasi hak prerogatif Presiden dari aspek formal konstitusional dan substansi keadilan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji relevansi abolisi dalam perspektif siyasah dusturiyyah, khususnya nilai keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, guna memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, Keppres No. 18 Tahun 2025, peraturan terkait abolisi, serta literatur hukum tata negara dan fiqh siyasah. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan komparatif untuk menilai kesesuaian antara praktik ketatanegaraan Indonesia dengan prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, Keppres No. 18 Tahun 2025 sah menurut UUD 1945 karena telah melalui pertimbangan DPR, namun secara substantif menimbulkan dilema keadilan dan legitimasi publik. Hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi merupakan kewenangan konstitusional, tetapi harus dibatasi oleh prinsip keadilan, pengawasan legislatif, dan kepentingan umum. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kewenangan ini adalah amanah yang menuntut penerapan nilai keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (syura). Dengan demikian, legitimasi abolisi tidak cukup hanya berdasarkan hukum positif, melainkan juga harus mencerminkan nilai moral dan sosial untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item