Implementasi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah (studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Mu'arif, Khusnanda Fazril (2026) Implementasi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait kewajiban Panitera mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah (studi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22301092_prabab.pdf Download (425kB)
	Text 22301092_bab1.pdf Download (392kB)
	Text 22301092_bab2.pdf Download (443kB)
	Text 22301092_bab3.pdf Download (360kB)
	Text 22301092_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text 22301092_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text 22301092_bab6.pdf Download (138kB)
	Text 22301092_daftarpustaka.pdf Download (178kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pelaksanaan ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban panitera dalam mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah belum dilaksanakan secara optimal. Dalam praktiknya, pengadilan tidak lagi melakukan pengiriman salinan putusan secara langsung, melainkan hanya menyediakan akses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme dari sistem pengiriman aktif oleh pengadilan menjadi sistem akses pasif oleh para pihak. Implikasi hukum dari tidak optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut berdampak pada terganggunya tertib administrasi pencatatan perceraian, karena Pegawai Pencatat Nikah tidak memperoleh salinan putusan secara langsung sebagai dasar pencatatan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antara putusan pengadilan dengan administrasi pencatatan perkawinan, serta dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan dan ketidakpastian status hukum para pihak. Dengan demikian, meskipun Pasal 84 ayat (1) masih berlaku secara yuridis, implementasinya belum berjalan efektif dalam praktik.

Actions (login required)

View Item