Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Termohon Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Perspektif Fath Al-Dzari’ah Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr)

Nisa', Kamilatun (2026) Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Termohon Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Perspektif Fath Al-Dzari’ah Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Kdr). Masters (S2) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 24507011_prabab.pdf Download (2MB)
	Text 24507011_bab1.pdf Download (339kB)
	Text 24507011_bab2.pdf Download (584kB)
	Text 24507011_bab3.pdf Download (243kB)
	Text 24507011_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text 24507011_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text 24507011_bab6.pdf Download (215kB)
	Text 24507011_daftar pustaka.pdf Download (202kB)
	Text 24507011_pernyataan upload.pdf Download (229kB)

Abstract

Nisa’, Kamilatun, 2026. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Termohon dalam Putusan Verstek Cerai Talak Perspektif Fath Al-Dzari’ah dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya ketidaknormalan hukum dalam praktik peradilan agama khususnya pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek, fokus utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, di mana ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim tidak membebankan nafkah iddah dan mut’ah kepada pemohon meskipun naskah putusan tidak secara eksplisit menyatakan termohon sebagai istri yang nusyuz, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian mengingat secara normatif istri yang tidak diputus nusyuz tetap memegang hak atas nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait untuk menggali pertimbangan maupun pendapat hakim yang tidak tertuang dalam naskah formal dan juga teknik dokumentasi, analisis data dilakukan secara deskriptif induktif dengan menggunakan pisau bedah teori fath al-dzari’ah dan teori keadilan Aristoteles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim cenderung bersifat pasif dan kaku dengan berlindung di balik kekakuan prosedur verstek yaitu termohon yang tidak hadir dianggap mengakui dan menyetujui semua alasan cerai suami serta ketiadaan petitum maupun tuntutan rekonvensi. Temuan empiris mengungkap adanya ketidakselarasan antara pendapat hakim yang disampaikan dalam wawancara bahwa hakim menganggap termohon nusyuz dan tidak berhak atas nafkah karena termohon sering keluar rumah tanpa izin suami/pemohon dengan teks putusan yang tidak mencantumkan status nusyuz tersebut. Dalam perspektif fath al-dzari’ah, tidak dibebankannya nafkah kepada pemohon dan ketiadaan klausul nusyuz dalam naskah putusan, hakim dinilai kurang optimal dalam menjalankan kewenangan ex officio sebagai sarana (dzari’ah) untuk melindungi kemaslahatan perempuan berupa hifz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Sedangkan dalam teori keadilan putusan ini tidak memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substantif, putusan ini mencederai nilai keadilan proporsional karena hakim tidak mempertimbangkan kapasitas ekonomi pemohon dan termohon serta menganggap diamnya istri sama dengan hilangnya hak, dan mencederai nilai keadilan korektif serta konsep epiekeia di mana seharusnya pembebanan nafkah berfungsi untuk memulihkan hak istri yang terampas akibat perceraian sepihak dengan melakukan penyesuaian hukum dalam kondisi tertentu. Sebagai solusi, penelitian ini menegaskan urgensi regulasi yang mewajibkan transparansi pencatatan posisi hukum istri dalam setiap naskah putusan perceraian verstek guna menjamin transparansi peradilan, peningkatan kepercayaan publik, dan perlindungan hak-hak dasar perempuan.

Actions (login required)

View Item