IMPLIKASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG No.16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri)

Nafi'ah, Hidayatun (2026) IMPLIKASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG No.16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22301089_prabab.pdf Download (3MB)
	Text 22301089_bab1.pdf Download (584kB)
	Text 22301089_bab2.pdf Download (452kB)
	Text 22301089_bab3.pdf Download (1MB)
	Text 22301089_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text 22301089_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB)
	Text 22301089_bab6.pdf Download (185kB)
	Text 22301089_daftarpustaka.pdf Download (122kB)
	Text Pernyataan_Upload Skripsi.docx Restricted to Repository staff only Download (288kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya menekan praktik perkawinan anak serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang adanya dispensasi kawin melalui penetapan pengadilan dengan alasan tertentu. Keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan implikasi tersendiri dalam praktik hukum, khususnya terhadap efektivitas upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan anak serta menilai efektivitas penerapannya dalam menurunkan angka dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perkawinan anak. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki implikasi terhadap tetap terbukanya peluang terjadinya perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan angka dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh peran aktif KUA dalam melakukan pemeriksaan administrasi, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, serta penerapan ketentuan hukum yang lebih ketat dalam proses pengajuan dispensasi kawin.

Actions (login required)

View Item