Analisis eksistensi komisi pemberantasan korupsi pasca berlakunya undang-undang no.19 tahun 2019 perspektif teori the new separation of powers dan siyasah dusturiyyah

Noorlaila, Maulidya (2026) Analisis eksistensi komisi pemberantasan korupsi pasca berlakunya undang-undang no.19 tahun 2019 perspektif teori the new separation of powers dan siyasah dusturiyyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 22303002_prabab..pdf Download (691kB)
	Text 22303002_bab1.pdf Download (269kB)
	Text 22303002_bab2.pdf Download (232kB)
	Text 22303002_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text 22303002_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text 22303002_bab5.pdf Download (66kB)
	Text 22303002_daftarpustaka.pdf Download (534kB)
	Text 22303002_Pernyataan Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)

Abstract

Perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam lingkup eksekutif. Hal tersebut dinilai melemahkan sifat independen yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan menganalisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif teori the new separation of powers dan Untuk menganalisis eksistensi komisi pemberantasan korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perspektif konsep siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menjawab rumusan masalah, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan (library esearch). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menggunakan apa yang seharusnya. Hasil penelitian ini, pertama, bahwa pasca berlakunya Undang-Undang 19 tahun 2019 posisi Komisi Pemberantasan Korupsi menjai dibawah kekuasaan eksekutif. Kedua ,menurut tinjauan the new separation of powers Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam cabang lembaga independen, sehingga perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan teori the new separation of powers. Ketiga, Tinjauan Siyasah Dusturiyah, menunjukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kemiripan dengan lembaga Wilayah Al-Mazalim, dan desain ideal untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ialah tetap sebagai lembaga independen yang murni tanpa masuk dalam lingkup lembaga utama, yang mana sebelum adanya revisi kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi mencerminkan kemaslahatan karena mampu menjalankan fungsi nahi Munkar secara independen dan efektif, sebaliknya revisi KPK justru berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item