Analisis Pemberian Surat Keterangan Kepolisian Bagi Jurnalis Asing Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah

Firmansyah, Muhamad Atji (2026) Analisis Pemberian Surat Keterangan Kepolisian Bagi Jurnalis Asing Perspektif Hak Asasi Manusia dan Siyasah Dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303007_PRABAB.pdf Download (751kB)
	Text 22303007_bab1.pdf Download (352kB)
	Text 22303007_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text 22303007_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text 22303007_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 22303007_bab5.pdf Download (118kB)
	Text 22303007_daftarpustaka.pdf Download (260kB)
	Text Pernyataan_Upload_Muhamad Atji Firmansyah.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)

Abstract

Pemberian Surat Keterangan Kepolisian bagi jurnalis asing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Dalam konteks ini, keberadaan surat keterangan kepolisian dapat dipahami sebagai instrumen administratif yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing dan menganalisis potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberian surat keterangan kepolisian serta menganalisis pemberian surat keterangan kepolisian berdasarkan prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menjawab rumusan masalah, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu mengungkapkan apa yang seharusnya. Hasil penelitian ini, Pertama Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kedua, pemberian surat keterangan kepolisian bagi jurnalis asing, merupakan jaminan keamanan untuk melindungi hak berpendapat bagi jurnalis asing dan hanya sebagai beban administratif tambahan yang tidak wajib untuk dilakukan. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Pemberian surat keterangan kepolisian, sesuai dengan prinsip dalam siyasah dusturiyah yakni amar ma’ruf nahi munkar yang mengutamakan kemaslahatan bagi jurnalis asing. Dalam penerapannya seyogyanya diperlukan harmonisasi pengaturan antara lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta pengujian normatif terhadap kebijakan ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item