Analisis Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda (Studi Kasus Di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Al husaeni, Nasywa Salsabilla (2026) Analisis Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda (Studi Kasus Di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 2230205_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 2230205_bab1.pdf Download (398kB)
	Text 2230205_bab2.pdf Download (595kB)
	Text 2230205_bab3.pdf Download (314kB)
	Text 2230205_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB)
	Text 2230205_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text 2230205_bab6.pdf Download (314kB)
	Text 2230205_daftarpustaka.pdf Download (336kB)
	Text 2230205_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 2230205_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (178kB)

Abstract

Nasywa Salsabilla Al Husaeni. Dosen Pembimbing Dr.Abdulloh Munir.Lc.,M.HI dan Setiawan,M.Sy. Analisis Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda (Studi Kasus Di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2026. Kata Kunci: Jual Beli, Pembayaran Ditunda,Penetapan Harga,Hukum Islam, Riba. Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Lembor khususnya ketika masyarakat membutuhkan barang dalam jumlah besar untuk keperluan acara seperti pernikahan, khitanan, maupun slametan. Keterbatasan dana membuat sebagian masyarakat membeli kebutuhan pokok di warung dengan sistem pembayaran ditunda, yaitu pembayaran dilakukan setelah acara selesai atau setelah masa panen. Dalam praktiknya, penjual menyediakan berbagai kebutuhan pokok kepada pembeli tanpa pembayaran secara langsung. Namun, penentuan harga sering kali tidak dijelaskan secara rinci kepada pembeli sejak awal transaksi. Pada saat pelunasan, penjual menetapkan tambahan harga sekitar 10% dari total pembelian sebagai konsekuensi penundaan pembayaran, sehingga pembeli baru mengetahui jumlah harga yang harus dibayar pada akhir transaksi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan konsep-konsep hukum muamalah dalam Islam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut secara lahiriah telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, serta adanya ijab dan qabul. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait kejelasan harga dan kesepakatan dalam akad. Dalam Islam, penentuan harga dan syarat transaksi harus disepakati secara jelas sejak awal agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) maupun potensi riba. Penambahan harga akibat penundaan pembayaran yang tidak diinformasikan dan tidak disepakati secara tegas pada saat akad menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Lembor belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan (tarāḍin) yang menjadi dasar dalam transaksi muamalah menurut hukum Islam.

Actions (login required)

View Item