Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)

Muthma'inah, Isma Ayu (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-undangan (Studi Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 22301051_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22301051_Bab 1.pdf Download (647kB)
	Text 22301051_Bab 2.pdf Download (436kB)
	Text 22301051_Bab 3.pdf Download (454kB)
	Text 22301051_Bab 4.pdf Download (402kB)
	Text 22301051_daftarpustaka.pdf Download (418kB)
	Text pernyataan isma.pdf Download (119kB)

Abstract

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak anak dan hak perempuan pasca perceraian. Majelis hakim mengabulkan hak hadhanah dan nafkah anak, namun tidak mengabulkan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai pertimbangan hakim serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dalam perspektif peraturan perundang-undangan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan ketentuan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madhiyah, karena keterbatasan pembuktian dan ketidaktepatan konstruksi gugatan. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian dalam putusan tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penetapan hadhanah dan kewajiban nafkah anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item