Implikasi Hukum Pengingkaran Ibu Kandung Kepada Ayah Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)

Widiono, Abelia Riza Putri (2026) Implikasi Hukum Pengingkaran Ibu Kandung Kepada Ayah Terhadap Status Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

[img] Text
22301024_prabab.pdf

Download (16MB)
[img] Text
22301024_bab1.pdf

Download (297kB)
[img] Text
22301024_bab2.pdf

Download (428kB)
[img] Text
22301024_bab3.pdf

Download (260kB)
[img] Text
22301024_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (368kB) | Request a copy
[img] Text
22301024_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (324kB) | Request a copy
[img] Text
22301024_bab6.pdf

Download (170kB)
[img] Text
22301024_daftarpustaka.pdf

Download (219kB)
[img] Text
22301024_lembar_pernyataan_apload_abelia.pdf

Download (436kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perkara pengingkaran bapak yang diajukan oleh ibu kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, yang menunjukkan adanya pergeseran praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada analisis status hukum anak dan pertimbangan hakim dalam perkara pengingkaran bapak di pengadilan, serta perbedaan substantif antara gugatan pengingkaran bapak dan permohonan asal-usul anak dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang menelaah hukum sebagaimana diterapkan dalam masyarakat dan praktik peradilan. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan praktisi hukum yang terlibat langsung dalam perkara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan normatif hukum tertulis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. (Pasal 99 KHI). Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI). Hakim juga mempertimbangkan fakta sosial norma terkait kejelasan nasab anak dan kedekatan dengan tergugat, kebenaran biologis melalui berdasarkan fakta pembuktian ilmiah berupa tes DNA, serta prinsip perlindungan hak keperdataan dan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusan dijatuhkan, status hukum anak mengalami perubahan fundamental, yaitu terputusnya hubungan keperdataan dengan tergugat (ayah keperdataan ) dan adanya kepastian status berdasarkan kebenaran biologis. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya tumpang tindih dan kekaburan batas antara mekanisme gugatan pengingkaran bapak dan permohonan asal-usul anak akibat keterbatasan pengaturan normatif. Kata Kunci: Pengingkaran Bapak, Asal-Usul Anak, Pengadilan Agama, Tes DNA, Kepentingan Terbaik bagi Anak.

Item Type: Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180126 Tort Law (Hukum Perdata)
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User: ABELIA RIZA PUTRI WIDIONO
Date Deposited: 23 Feb 2026 07:35
Last Modified: 23 Feb 2026 07:35
URI: https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/20919

Actions (login required)

View Item View Item