Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia

Sya’nana, Avi Ashlihi (2026) Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 931102120_PraBab.pdf Download (368kB)
	Text 931102120_Bab1.pdf Download (512kB)
	Text 931102120_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text 931102120_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text 931102120_Bab4.pdf Download (125kB)
	Text 931102120_DaftarPustaka.pdf Download (166kB)

Abstract

Perkawinan berbeda agama merupakan salah satu problematika hukum perkawinan yang masih menimbulkan perdebatan. Dengan ramainya permohonan terkait pencatatan perkawinan berbeda agama yang sudah disahkan permohonannya sebelumnya, Mahkamah Agung merespon dengan memberikan kepastian hukum dalam penerapannya pada pengadilan dengan menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Yang memberikan instruksi kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama. Kebijakan tersebut berkaitan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Namun, sebagai surat edaran, SEMA berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan mengikatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Teknik dari pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasikan sekaligus mensistematisasikan bahan-bahan hukum di mana berkorelasi terkait ratio legis SEMA 2/2023 terhadap sistem perundang-undangan Indonesia. Pengumpulan data dilandaskan atas informasi dan literatur yang sudah peneliti dapat dalam menyusun dan menganalisis bahan hukum yang sudah terklasifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, SEMA 2/2023 bukan / tidak termasuk dalam jajaran hierarki peraturan perundang-undangan. Penghubungan SEMA dengan asas lex specialis derogat legi generali menunjukkan bahwa norma hukum daripada SEMA yang khusus dapat mengenyampingkan keberlakuan norma hukum/Perundang-Undangan yang umum. Kedua, ratio legis pemberlakuan SEMA 2/2023 ialah memberikan kepastian dan sikap badan peradilan dalam menghadapi permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Serta diketemukan kenyataan bahwa terdapat tolak banding antara SEMA 2/2023 dengan Undang-Undang 35 huruf a yang ternyata dalam perbedaan isi norma nya Pasal 35 huruf a UU Adminduk mengandung cacat hukum sehingga pengadilan tidak akan dirugikan apabila mengabaikannya seperti yang dikehendaki dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Actions (login required)

View Item