LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DUSUN NGLARANGAN DENGAN DUSUN GADUNGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Krenceng Dusun Nglarangan dengan Desa Gadungan Dusun Gadungan Kabupaten Kediri)

HUDA, MUHAMMAD RAFI AL BA’ITS (2026) LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DUSUN NGLARANGAN DENGAN DUSUN GADUNGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Krenceng Dusun Nglarangan dengan Desa Gadungan Dusun Gadungan Kabupaten Kediri). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 21301079_pra bab (Judul s.d Daftar Isi).pdf Download (579kB)
	Text 21301079_bab1.pdf Download (289kB)
	Text 21301079_bab2.pdf Download (314kB)
	Text 21301079_bab3.pdf Download (247kB)
	Text 21301079_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text 21301079_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text 21301079_bab6.pdf Download (176kB)
	Text 21301079_daftar pustaka.pdf Download (196kB)
	Text 21301079_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 21301079_pernyataan upload karya ilmiah.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)

Abstract

HUDA, MUHAMMAD. RAFI AL BA’ITS. Dosen Pembimbing Moh. Nafik, M.HI. dan Muthi’ah Hijriyati, M.Th.I., M.S.I. Larangan Perkawinan Antara Warga Dusun Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Nglarangan Dan Dusun Ngadungan Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)I. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.2026 Kata Kunci: Hukum Adat, Larangan Perkawinan Adat, Sosiologi Hukum Islam. Larangan perkawinan adat antara warga Dusun Nglarangan dan Dusun Gadungan merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat setempat. Secara historis, larangan ini berangkat dari keyakinan masyarakat bahwa kedua dusun memiliki hubungan persaudaraan pada masa lalu yang berasal dari satu garis keturunan leluhur dan tidak hanya didasarkan pada cerita sejarah tentang hubungan kekerabatan leluhur, tetapi juga diperkuat oleh kepercayaan lokal yang dikenal sebagai ilmu titen Jawa, yang diyakini masyarakat apabila larangan tersebut dilanggar dapat menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, konflik antarkeluarga, hingga musibah tertentu, yang dipahami berdasarkan kepercayaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik larangan perkawinan adat tersebut serta memahami alasan kepatuhan masyarakat dengan menggunakan teori tindakan M. Atho’ Mudzhar dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif serta pendekatan sosiologi hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami praktik larangan perkawinan adat serta maknanya dalam kehidupan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan antara warga Dusun Nglarangan dan Dusun Gadungan merupakan norma sosial yang terbentuk dari pengalaman sosial masyarakat masa lalu dan tetap dipertahankan karena adanya kepercayaan akan dampak buruk jika dilanggar. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam Atho’ Mudzhar, fenomena ini menggambarkan bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan struktur sosial dan tradisi lokal dalam membentuk pola keberagamaan masyarakat. Larangan tersebut dipatuhi karena dianggap memiliki fungsi sosial dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Namun, secara normatif hukum Islam telah menetapkan secara tegas batasan larangan perkawinan dalam Al-Qur’an, khususnya Q.S. An-Nisā’ ayat 23, yang mengatur bahwa keharaman perkawinan hanya berdasarkan nasab, persusuan, dan semenda. Sementara secara hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, larangan tersebut hanya berfungsi sebagai norma sosial, sementara sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat menurut hukum Islam dan hukum negara.

Actions (login required)

View Item